Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kaltim Terapkan Pergub Kode Etik Layanan Publik: Dorong Pelayanan Lebih Profesional
Kaltim Terapkan Pergub Kode Etik Layanan Publik: Dorong Pelayanan Lebih Profesional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi berlakukan Pergub Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kode Etik Pelayanan Publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan dan evaluasi kinerja.

Kemendagri Percepat Reformasi Birokrasi 2025: Sinergi Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala Jadi Kunci
Kemendagri Percepat Reformasi Birokrasi 2025: Sinergi Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala Jadi Kunci

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala, berkolaborasi percepat Reformasi Birokrasi 2025 dengan fokus pada digitalisasi dan isu strategis nasional.

Prioritas RKPD Kalbar 2026: Penuhi Kebutuhan Masyarakat dan Tingkatkan IPM
Prioritas RKPD Kalbar 2026: Penuhi Kebutuhan Masyarakat dan Tingkatkan IPM

Wagub Kalbar tekankan pentingnya penyusunan RKPD yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan IPM, serta selaras dengan program Pemprov dan Pemkab Bengkayang.

Kejati Kalsel Pertahankan WBK, Bidik WBBM 2025
Kejati Kalsel Pertahankan WBK, Bidik WBBM 2025

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) berkomitmen mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan meraih Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 2025 melalui peningkatan integritas dan inovasi layanan.

Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemkot Palangka Raya Prioritaskan Penanganan Kemiskinan di 2025
Pemkot Palangka Raya Prioritaskan Penanganan Kemiskinan di 2025

Pemerintah Kota Palangka Raya fokus pada penanggulangan kemiskinan di tahun 2025 melalui peningkatan infrastruktur, koordinasi antar instansi, dan sinergi program kerja wali kota terpilih.

Pemprov Kalsel Gandeng Konsultan Tingkatkan Kualitas Bedah Rumah 2025
Pemprov Kalsel Gandeng Konsultan Tingkatkan Kualitas Bedah Rumah 2025

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bermitra dengan konsultan manajemen untuk meningkatkan kualitas program bedah rumah bagi warga tidak mampu di 13 kabupaten/kota pada tahun 2025, menargetkan perbaikan yang lebih efektif dan berdampak.

Kemenkum Kalteng Siap Wujudkan Zona Integritas Bebas Korupsi
Kemenkum Kalteng Siap Wujudkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk pelayanan publik yang lebih baik.

BSKDN Prioritaskan Adaptasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan 2025
BSKDN Prioritaskan Adaptasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan 2025

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) berkomitmen pada adaptasi, profesionalisme, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.

Pemkab Kobar Bidik Zona Integritas 2025: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani
Pemkab Kobar Bidik Zona Integritas 2025: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menargetkan terwujudnya zona integritas di lingkungan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.

Kemenkum Kalteng Perkuat Profesionalisme Pegawai di Masa Transisi
Kemenkum Kalteng Perkuat Profesionalisme Pegawai di Masa Transisi

Kemenkumham Kalteng lantik 9 pejabat fungsional untuk tingkatkan profesionalisme pegawai dan pelayanan publik di tengah masa transisi, menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan kolaboratif.

Polda Kalteng Tetapkan Target Penanganan Korupsi 2025
Polda Kalteng Tetapkan Target Penanganan Korupsi 2025

Polda Kalteng menetapkan target penanganan kasus korupsi di 2025, termasuk pengawasan ketat kegiatan pemerintahan dan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mencegah korupsi serta mengajak masyarakat untuk berani melaporkan.