GDRBN 2025-2045: Reformasi Digital dan SDM Aparatur Dorong Birokrasi Kelas Dunia
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 fokus pada percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas SDM aparatur untuk menciptakan birokrasi kelas dunia pada 2045.
Jakarta, 30 April 2024 (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memaparkan fokus utama Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. GDRBN ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan akhir dari upaya ini adalah mewujudkan birokrasi kelas dunia di Indonesia pada tahun 2045. Inisiatif ini menjawab pertanyaan apa (transformasi birokrasi), siapa (Kementerian PANRB), di mana (nasional), kapan (2025-2045), mengapa (mewujudkan birokrasi kelas dunia), dan bagaimana (melalui transformasi digital dan peningkatan SDM).
GDRBN 2025-2045 diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia. Visi utamanya adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.
“GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” jelas Menteri Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Transformasi Digital dan Peningkatan SDM Aparatur
Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis reformasi birokrasi, yaitu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP), pemerintah digital, dan transformasi pelayanan publik. SAKP mendorong sinergi antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien. Sistem ini menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya dinilai kurang optimal.
Percepatan transformasi digital juga menjadi fokus utama. Pemerintah memanfaatkan fondasi kebijakan dan tata kelola yang telah ada untuk mempercepat proses ini. Transformasi digital tidak hanya sebatas digitalisasi prosedur, tetapi bergeser menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.
“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat luas,” tambah Menteri Rini.
Salah satu fokus utama GDRBN adalah peningkatan kompetensi SDM aparatur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aparatur negara memiliki kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dalam era digital.
Evaluasi Indeks RB Tahun 2024
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kementerian PANRB juga mengumumkan hasil evaluasi Indeks RB Tahun 2024 dan memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik. Pencapaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan memotivasi perbaikan berkelanjutan.
“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tegas Menteri Rini.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, melaporkan capaian reformasi birokrasi sepanjang tahun 2024. TPN (Tim Penilai Nasional) telah melakukan evaluasi RB pada 628 instansi, meliputi 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.
Rata-rata indeks RB kementerian/lembaga mencapai 82,98 (naik 6,17 poin), provinsi 74,63 (naik 4,92 poin), dan kabupaten/kota 69,46 (naik 10,14 poin). Instansi dengan indeks RB di atas rata-rata didorong untuk berbagi praktik terbaiknya.
Instansi dengan Indeks RB Terbaik Tahun 2024
Berikut instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB Tahun 2024:
- Pemerintah Provinsi Terbaik:
1. Jawa Barat
2. Bali
3. Sumatera Barat
4. Kalimantan Barat
5. Sulawesi Selatan - Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik:
1. Kota Surabaya
2. Kota Denpasar
3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kota Padang
5. Kabupaten Sinjai - Instansi dengan Delta Tertinggi:
1. Kabupaten Berau
2. Kabupaten Halmahera Selatan
3. Provinsi Maluku
4. Kabupaten Malinau
5. Kabupaten Sijunjung
GDRBN 2025-2045 merupakan komitmen nyata pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Transformasi digital dan peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia di Indonesia.
