Transformasi Digital: KemenkumHAM Sulap Layanan Publik Jadi Lebih Mudah
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mendorong transformasi digital di KemenkumHAM untuk meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi internal, termasuk pengembangan superapps dan pengamanan data.
Jakarta, 17 Januari 2025 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menyatakan transformasi digital memberikan perubahan signifikan bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), baik secara internal maupun eksternal. Inisiatif ini merupakan langkah krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi digital di Kemenkumham difokuskan pada dua area utama. Secara internal, digitalisasi bertujuan untuk menciptakan manajemen talenta yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, secara eksternal, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Menkumham menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi Kemenkumham.
Lebih lanjut, Menkumham menjelaskan bahwa program transformasi digital ini akan berfokus pada peningkatan kemampuan teknologi informasi para pegawai. Hal ini penting untuk membangun platform superapps yang terintegrasi dengan sistem manajemen talenta yang telah diterapkan Kemenkumham. Penguasaan teknologi informasi oleh pegawai menjadi kunci keberhasilan program ini.
Keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam program ini. Menkumham menyoroti potensi risiko kebocoran data sebagai ancaman serius yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, pengamanan data menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran Kemenkumham, terutama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretaris Jenderal (sebagai Ketua Tim Transformasi Digital), Penasihat Menteri, serta Direktur Teknologi Informasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Kemenkumham menargetkan seluruh layanan masyarakat berbasis digital paling lambat tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disampaikan Menkumham Supratman Andi Agtas pada acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkumham pada 7 Januari 2025 lalu.
Sebagai langkah awal, Kemenkumham telah meluncurkan situs resmi baru sebagai portal layanan hukum digital. Portal ini diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik yang dibutuhkan. Menkumham berharap transformasi digital ini akan menjadi tonggak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Transformasi digital di Kemenkumham tidak hanya sekedar modernisasi sistem, tetapi juga merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Dengan integrasi sistem dan peningkatan keamanan data, Kemenkumham berupaya menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum.
