Kolaborasi dan Inovasi: Kunci Transformasi Digital Kemenkumham Menuju Pemerintahan Digital
Kemenkumham dorong transformasi digital melalui kolaborasi dan inovasi layanan untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam Visi Indonesia Digital 2045.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tengah gencar menjalankan transformasi digital untuk mendukung visi Indonesia Digital 2045. Penasihat Kehormatan Menteri Hukum Bidang Digital, Yudhistira Dwi Wardhana, mengungkapkan bahwa kolaborasi dan inovasi layanan menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Hal tersebut disampaikan dalam pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi pimpinan tinggi Kemenkumham di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (20/2).
Transformasi digital Kemenkumham merupakan bagian integral dari tiga pilar pembangunan digitalisasi Indonesia, yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Menteri Hukum dan HAM sangat menekankan pentingnya transformasi ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Kemenkumham. Langkah ini melibatkan eksploitasi teknologi digital dan transformasi organisasi untuk menciptakan lembaga yang lebih baik dan efektif.
Yudhistira Dwi Wardhana atau Yudhi, menekankan pentingnya peningkatan layanan, baik internal maupun publik. Ia menyoroti bahwa banyak kementerian dan lembaga yang fokus pada layanan publik, namun seringkali mengabaikan peningkatan layanan internal bagi para pegawainya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada aspek eksternal, tetapi juga pada peningkatan efisiensi dan efektivitas internal.
Visi Transformasi Digital Kemenkumham
Visi transformasi digital Kemenkumham meliputi pembangunan lembaga yang modern, profesional, dan inovatif berbasis teknologi digital. Tata kelola yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif (PASTI) menjadi landasan utama. Selain itu, Kemenkumham juga berupaya membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat.
Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi pelayanan hukum tanpa menambah jumlah pegawai. Yudhi berharap, dengan transformasi digital, hasil pekerjaan akan meningkat meskipun jumlah pegawai tetap. Transparansi, menurutnya, merupakan kunci untuk mencapai perbaikan yang signifikan. "Maka itu yang disebut efisien, dan transparansi merupakan kunci untuk berubah menjadi lebih baik," tuturnya.
Transformasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang luas. Kemenkumham menargetkan peningkatan efisiensi operasional, kemudahan akses masyarakat terhadap layanan, peningkatan transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik berlandaskan data yang aman dan berkualitas.
Empat Tujuan Utama Transformasi Digital Kemenkumham
- Meningkatkan efisiensi operasional
- Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang aman dan berkualitas
Dengan mengimplementasikan strategi kolaborasi dan inovasi, Kemenkumham berupaya untuk menciptakan sistem layanan hukum yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital ini bukan hanya sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan mindset dan budaya kerja menuju pemerintahan digital yang lebih baik.
Langkah-langkah yang dilakukan Kemenkumham ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045. Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi kunci untuk menciptakan layanan publik yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
