KemenPANRB dan Kominfo Perkuat Kolaborasi Akselerasi Digitalisasi Pemerintahan

Menteri PANRB dan Menteri Kominfo sepakat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan Indonesia, memanfaatkan momentum strategis saat ini.

Jakarta, 4 Februari 2024 - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar lembaga untuk mewujudkan transformasi digital pemerintah. Transformasi digitalisasi pemerintahan ini menjadi fokus utama Kabinet Indonesia Maju. Kerja sama erat antar kementerian menjadi kunci keberhasilannya.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa lalu, Menteri Rini menyatakan bahwa Kementerian PANRB memerlukan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan transformasi tata kelola pemerintahan. "Kementerian PANRB tidak akan bisa mentransformasikan birokrasi tanpa adanya dukungan dan kolaborasi dari Kominfo. Kita bertugas mentransformasi tata kelolanya, sementara Bu Menteri Kominfo akan berkolaborasi memperkuat transformasi digital pemerintah dari sisi teknologi," jelasnya.

Transformasi digital pemerintahan saat ini tengah memasuki fase percepatan signifikan. Potensinya untuk berkembang secara eksponensial dalam dekade mendatang sangat besar. Indonesia kini berada di titik momentum krusial yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Momentum ini ditandai oleh beberapa faktor penting. Pertama, adanya transisi pemerintahan baru. Kedua, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang baru. Ketiga, revisi peraturan presiden (Perpres) dan peraturan terkait pemerintah digital.

Pergantian kepemimpinan memberikan kesempatan untuk menetapkan agenda prioritas pembangunan, termasuk memperkuat transformasi digital. Hal ini akan diwujudkan dengan memasukkan agenda transformasi digital sebagai prioritas di RPJMN. Selain itu, revisi Perpres SPBE dan peraturan terkait yang masa berlakunya berakhir pada 2024/2025 akan memberikan kesempatan untuk menata ulang tata kelola agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Berbagai inisiatif digitalisasi komprehensif telah menjadi fondasi percepatan transformasi digital. Inisiatif seperti E-Katalog, Simbara, dan INA Digital menjadi contoh nyata keberhasilan digitalisasi yang tepat. Hal ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya digitalisasi yang efektif dan efisien.

Menteri Rini menambahkan, Kominfo memiliki peran sentral dalam kebijakan dan penerapan Pemerintah Digital. "Kita akan terus bekerja sama dan berkolaborasi sebagaimana diharapkan Bapak Presiden, agar setiap kementerian memiliki program yang saling berkaitan dan mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat." Kerja sama ini memastikan setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting dalam membangun arsitektur pemerintahan digital yang terintegrasi.

Transformasi digital yang terpadu dimulai dari identifikasi layanan terpadu (proses bisnis, layanan, data dan informasi) yang didukung teknologi digital terintegrasi (aplikasi, data, infrastruktur, keamanan) dan berorientasi pada kemudahan pengguna. Sejak 2018, Tim Koordinasi SPBE Nasional (TKSN) telah dibentuk untuk mendorong Transformasi Digital Pemerintah (SPBE). Menteri Kominfo, Meutya Viada Hafid, selaku Chief Technology Officer, siap mendukung pembinaan Kementerian/Lembaga/Daerah, khususnya terkait aplikasi dan infrastruktur untuk percepatan transformasi digital.

Meutya menegaskan komitmennya untuk mendukung arahan Presiden. "Ini amanat Presiden kepada Kementerian PANRB dan Kominfo. Banyak persiapan dan komunikasi intensif yang harus dilakukan agar kita bisa mewujudkan harapan Presiden," tutup Meutya.