DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang
Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.
Jakarta, 19 Februari 2025 - Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah disahkan, membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Salah satu poin pentingnya adalah pembatalan izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi. Langkah ini disambut positif oleh Komisi X DPR RI, yang berfokus pada pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
Fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungan penuh terhadap revisi tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan ini memungkinkan perguruan tinggi untuk berkonsentrasi pada tugas utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). "Komisi X menyambut baik ketentuan bahwa perguruan tinggi tidak perlu mengelola pertambangan, namun tetap dapat menerima manfaat atas pengelolaan tambang batubara," ujar Hetifah dalam keterangan resminya.
Dengan tidak lagi terlibat langsung dalam pengelolaan tambang, perguruan tinggi diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan energi mereka secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di bidang pendidikan dan teknologi.
Transparansi dan Keadilan dalam Penyaluran Manfaat
Meskipun perguruan tinggi tidak lagi mengelola tambang, revisi UU Minerba memastikan mereka tetap menerima manfaat dari sektor pertambangan. Namun, Komisi X menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam mekanisme penyaluran manfaat tersebut. "Manfaat dari pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara secara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta harus dipastikan benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan perguruan tinggi," tegas Hetifah. Ia menambahkan, "Jadi, bukan hanya menjadi sumber pendapatan tanpa relevansi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi."
Komisi X mendorong pemerintah untuk segera menetapkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam penyaluran dana dari sektor pertambangan kepada perguruan tinggi. Sistem ini harus memastikan dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat luas, serta mendukung penelitian dan pengembangan di bidang-bidang yang relevan.
Peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi
Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi revisi UU Minerba ini. Pemerintah perlu segera menetapkan mekanisme penyaluran dana yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
Di sisi lain, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Hetifah meminta perguruan tinggi untuk tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut agar tidak bertentangan dengan visi pendidikan berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan. Pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kesimpulan
Revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi merupakan langkah progresif yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mekanisme penyaluran manfaat yang transparan dan akuntabel, revisi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan tinggi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Komisi X DPR RI akan terus mengawasi implementasi revisi UU Minerba ini untuk memastikan berjalan sesuai dengan tujuannya.
