DPD Inisiasi RUU Hilirisasi Minerba, Pemerintah Pastikan Tak Tumpang Tindih dengan Aturan Existing
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyatakan DPD RI menginisiasi RUU Hilirisasi Minerba, namun menekankan pentingnya kajian agar tak tumpang tindih dengan UU Minerba yang baru saja disahkan.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mengejutkan publik dengan inisiatifnya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batubara (Minerba). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, Senin lalu di Jakarta setelah menghadiri rapat kerja dengan Komite II DPD RI. Langkah ini bertujuan untuk mendorong keberlanjutan program hilirisasi sektor minerba yang tengah digalakkan pemerintah.
Pernyataan Yuliot Tanjung memberikan gambaran awal mengenai inisiatif DPD ini. Ia menjelaskan bahwa RUU Minerba yang baru saja disahkan oleh DPR sebenarnya telah memuat prioritas untuk berbagai usaha dalam rangka hilirisasi. Oleh karena itu, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam menyikapi RUU inisiatif DPD ini.
Kehati-hatian pemerintah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih regulasi. Yuliot menekankan perlunya pemetaan substansi RUU Hilirisasi Minerba yang diusulkan DPD dengan regulasi yang sudah ada. Hal ini untuk memastikan tidak ada konflik atau pertentangan aturan yang dapat menghambat proses hilirisasi minerba di Indonesia.
RUU Hilirisasi Minerba: Kajian Mendalam untuk Pastikan Kesinambungan
Saat ini, substansi RUU Hilirisasi Minerba masih dalam tahap pembahasan intensif oleh DPD RI. Detail substansi belum diungkapkan secara rinci kepada pemerintah. Meskipun sempat dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat kerja dengan DPD, pembahasan tersebut ditunda karena DPD masih fokus pada perumusan substansi RUU tersebut.
Yuliot Tanjung menegaskan pentingnya kajian mendalam untuk memastikan kesinambungan antara UU Minerba yang baru saja berlaku dengan RUU Hilirisasi Minerba yang diusulkan DPD. Kajian ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari wilayah usaha, izin usaha, hilirisasi, pengolahan, hingga industrialisasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua tahapan proses hilirisasi terintegrasi dengan baik dan tidak saling bertentangan.
Wakil Menteri ESDM tersebut menekankan perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap substansi RUU yang diusulkan. "'Kan kita harus melihat substansinya dulu. Keberlanjutan mulai dari wilayah usaha, izin usaha, hilirisasi, pengolahan sampai tahapan mana. Kemudian keberlanjutan itu kan sampai dengan industrialisasi. Jadi industrialisasinya itu sampai sejauh mana. Karena ini kan secara regulasi itu kan sudah diatur semua,'" ujar Yuliot, menekankan pentingnya sinergi dan harmonisasi regulasi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses hilirisasi minerba berjalan lancar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap regulasi yang terkait harus dikaji secara cermat untuk menghindari potensi konflik dan memastikan efektivitas kebijakan hilirisasi.
Potensi Tumpang Tindih dan Solusi yang Diperlukan
Potensi tumpang tindih antara RUU Hilirisasi Minerba yang diusulkan DPD dan UU Minerba yang telah disahkan DPR menjadi perhatian utama. Pemerintah akan melakukan koordinasi yang intensif dengan DPD untuk membahas substansi RUU tersebut dan mencari solusi agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya hilirisasi minerba di Indonesia berjalan efektif dan efisien.
Salah satu solusi yang mungkin dipertimbangkan adalah melakukan harmonisasi antara kedua regulasi tersebut. Dengan demikian, dapat tercipta kerangka hukum yang komprehensif, konsisten, dan tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di sektor minerba. Harmonisasi regulasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah juga akan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk para ahli, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, dalam proses harmonisasi regulasi ini. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mendukung keberlanjutan program hilirisasi minerba.
Dengan demikian, meskipun DPD RI menginisiasi RUU Hilirisasi Minerba, pemerintah menekankan pentingnya kajian mendalam dan koordinasi yang intensif untuk memastikan kesinambungan dan menghindari tumpang tindih regulasi. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat dan mendukung keberhasilan program hilirisasi minerba di Indonesia.
