DPR Usul Perguruan Tinggi Kelola Tambang Harus Miliki Badan Usaha
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar perguruan tinggi yang ingin mengelola tambang wajib memiliki badan usaha, serupa dengan aturan untuk ormas keagamaan, dalam revisi UU Minerba.
Perguruan Tinggi Kelola Tambang Wajib Punya Badan Usaha?
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, baru-baru ini menyatakan bahwa perguruan tinggi yang ingin mengelola lahan tambang harus memiliki badan usaha. Hal ini disampaikan Doli saat ditemui di Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2024, di sela rapat Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Pernyataan ini muncul dalam konteks pembahasan revisi UU Minerba. Doli menjelaskan bahwa rencana ini serupa dengan aturan yang berlaku untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang juga memerlukan badan usaha untuk mengelola sumber daya tertentu. Saat ini, Baleg DPR tengah membahas mekanisme pemberian izin tersebut.
Pola Pengelolaan Tambang Mirip Ormas Keagamaan
Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa pola pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi akan hampir sama dengan pola yang diterapkan pada ormas keagamaan. Namun, masih ada poin penting yang dibahas, yaitu prioritas pemberian izin. Apakah prioritas akan diberikan langsung kepada perguruan tinggi atau ormas keagamaan, atau apakah keduanya wajib berbadan hukum terlebih dahulu?
Pembahasan Revisi UU Minerba dan Tahapannya
Karena revisi UU Minerba masih dalam tahap usulan inisiatif DPR, pemerintah dan perguruan tinggi belum dilibatkan dalam rapat pembahasan. Doli menambahkan bahwa Baleg DPR berencana untuk mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dan saran dalam waktu dekat. Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan.
Pasal Baru dalam Revisi UU Minerba
Baleg DPR berencana menambahkan Pasal 51A dalam UU Minerba. Pasal ini akan mengatur pemberian WIUP mineral logam kepada perguruan tinggi secara prioritas (ayat 1). Ayat (2) akan merinci pertimbangan pemberian WIUP, termasuk syarat akreditasi minimal B bagi perguruan tinggi yang mengajukan. Sementara itu, ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Kesimpulan
Usulan agar perguruan tinggi yang mengelola tambang memiliki badan usaha merupakan bagian dari revisi UU Minerba yang tengah dibahas DPR. Langkah ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi secara lebih terstruktur dan transparan, sejalan dengan aturan yang berlaku untuk ormas keagamaan. Proses pembahasan masih berlangsung, dan masukan dari pemerintah serta perguruan tinggi akan dipertimbangkan.
