Ormas Agama & UKM Kini Bisa Kelola Tambang Batu Bara di Luar Eks-PKP2B
UU Minerba yang baru memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil menengah (UKM) mengelola lahan tambang batu bara di luar wilayah eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B), memberikan akses lebih luas pad
Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kabar baik bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Minerba, kini ormas keagamaan dan UKM berkesempatan mengelola lahan tambang batu bara di luar wilayah eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).
Akses Lebih Luas untuk Ormas Keagamaan dan UKM
Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, akses pengelolaan lahan tambang batu bara bagi ormas keagamaan terbatas hanya pada enam wilayah tambang eks-PKP2B. Keenam wilayah tersebut meliputi lahan eks-PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Namun, dengan perubahan UU Minerba, batasan ini kini telah dihapus.
"Dengan undang-undang ini, ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B," jelas Menteri Bahlil Lahadalia usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI. Pernyataan ini menegaskan perluasan kesempatan bagi ormas keagamaan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Hal yang sama juga berlaku untuk UKM. Menteri Bahlil menegaskan bahwa UKM juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola lahan tambang batu bara di luar eks-PKP2B. "Oh, iya (sama dengan ormas agama)," ujarnya singkat namun tegas.
Perubahan Skema Izin Usaha Pertambangan
Perubahan UU Minerba tidak hanya memberikan akses lebih luas bagi ormas keagamaan dan UKM. UU ini juga merevisi skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jika sebelumnya sepenuhnya melalui lelang, kini terdapat skema prioritas tambahan. Skema ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian sumber daya alam, khususnya bagi UMKM, koperasi, dan BUMD.
Salah satu poin penting dalam revisi UU Minerba adalah pembatalan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Sebagai gantinya, WIUP akan diberikan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Peluang Baru, Tantangan Baru
UU Minerba yang baru membuka peluang signifikan bagi ormas keagamaan dan UKM untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya batu bara. Namun, perlu diingat bahwa kesempatan ini juga membawa tantangan tersendiri. Pengelolaan tambang batu bara membutuhkan keahlian dan teknologi yang memadai, serta komitmen terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pelatihan yang memadai agar ormas keagamaan dan UKM dapat memanfaatkan peluang ini secara optimal dan berkelanjutan.
Perubahan ini menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi UU Minerba ini akan sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara pemerintah, ormas keagamaan, UKM, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
