Kampus Merdeka & IUP Pertambangan: Wamen ESDM Bicara Kriteria Perguruan Tinggi
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, membahas kriteria perguruan tinggi penerima Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang melibatkan Program Kampus Merdeka dan keputusan DPR.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, baru-baru ini menyinggung Program Kampus Merdeka dalam konteks kriteria perguruan tinggi yang berhak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pernyataan ini disampaikan Jumat lalu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, saat beliau ditanya mengenai kriteria tersebut.
Yuliot menjelaskan bahwa Kementerian ESDM akan mempertimbangkan kebutuhan perguruan tinggi, termasuk dalam konteks Kampus Merdeka. Aspek penting lainnya adalah keberadaan program studi pertambangan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun, beliau menekankan bahwa DPR lah yang akan menentukan kriteria akhir, sebelum dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.
Peran DPR dalam Penetapan Kriteria
Yuliot menegaskan, "Karena ini inisiasi dari DPR. Ya, nanti kami bicara dulu dengan DPR." Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dan pemufakatan dengan DPR merupakan tahap krusial dalam proses penetapan kriteria perguruan tinggi penerima IUP.
IUP Eksplorasi dan Tantangan Pengelolaan Tambang
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah merekomendasikan pemberian IUP eksplorasi kepada perguruan tinggi. Tujuannya untuk memberikan kesempatan bagi mereka dalam mencari dan menentukan besarnya cadangan tambang di suatu wilayah. Namun, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Julian Ambassadur Shiddiq, mengingatkan bahwa pengelolaan tambang bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan biaya besar.
Peringatan akan Kompleksitas Pengelolaan Tambang
Julian memberikan peringatan kepada calon penerima IUP, termasuk perguruan tinggi, agar memahami kompleksitas dan biaya tinggi yang terlibat dalam pengelolaan tambang. "Walaupun nanti ditawarkan, jangan sampai tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan uang malah hilang," tegas Julian.
RUU Minerba dan Fokus pada UKM dan Ormas
Latar belakang kebijakan ini adalah persetujuan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. RUU ini, yang bersifat kumulatif terbuka karena revisi sebelumnya, juga berfokus pada pemberian prioritas kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk lahan tambang di bawah 2.500 hektare, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Kesimpulan
Pemberian IUP kepada perguruan tinggi merupakan bagian dari revisi UU Minerba. Kriteria penerima IUP akan ditentukan oleh DPR, dengan mempertimbangkan kebutuhan perguruan tinggi dan Program Kampus Merdeka, serta memahami kompleksitas dan biaya tinggi dalam pengelolaan tambang. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan, namun tetap menekankan pentingnya pemahaman dan pengelolaan yang bertanggung jawab.
