Kampus Tak Diizinkan Kelola Tambang Langsung, Ini Alasan Menteri ESDM

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa perguruan tinggi tidak diizinkan mengelola tambang secara langsung untuk menjaga independensi kampus, namun pemerintah mencari formulasi agar kampus tetap merasakan manfaatnya.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuat pernyataan tegas terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Dalam konferensi pers Senin lalu di Senayan, Jakarta, beliau menyatakan bahwa kampus tidak akan diberikan izin langsung untuk mengelola tambang. Keputusan ini diambil untuk menjaga independensi perguruan tinggi.

Bahlil menjelaskan, "Pemerintah, setelah melakukan kajian dan mempertimbangkan pentingnya menjaga independensi kampus, memutuskan untuk tidak memberikan izin tambang secara langsung kepada perguruan tinggi."

Skema Kerja Sama, Bukan Pengelolaan Langsung

Lalu bagaimana agar kampus tetap bisa merasakan manfaat dari sektor pertambangan? Menurut Menteri Bahlil, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan inilah yang nantinya dapat memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi.

Ia menambahkan, "Jika perusahaan-perusahaan ini ingin berkontribusi, misalnya melalui dana penelitian, pembangunan laboratorium, atau beasiswa, itu tidak menjadi masalah. Namun, ini bukan kewajiban," tegasnya.

Mencari Solusi Optimal

Pemerintah saat ini sedang berupaya menemukan formulasi terbaik agar perguruan tinggi dapat merasakan manfaat dari sektor pertambangan. Bahlil menyadari bahwa tidak semua perguruan tinggi menginginkan keuntungan langsung dari pengelolaan tambang. Namun, ada pula perguruan tinggi di daerah penghasil tambang, seperti di Maluku Utara, Kalimantan, dan Sulawesi, yang telah mengajukan permintaan agar kontribusi bagi kampus menjadi kriteria wajib dalam pemberian izin tambang.

"Mereka datang kepada saya, meminta agar kontribusi untuk kampus dijadikan syarat. Namun, pembahasan kita belum sampai ke tahap tersebut," ujar Bahlil.

RUU Minerba dan Peran Perguruan Tinggi

Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Ketua Panja RUU Minerba, Martin Manurung, menyampaikan bahwa WIUP akan diberikan kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Hal ini tercantum dalam perubahan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Kesimpulannya, meskipun perguruan tinggi tidak akan langsung mengelola tambang, pemerintah berkomitmen untuk mencari cara agar kampus tetap dapat merasakan manfaat dari sektor pertambangan, dengan tetap menjaga independensi dan integritas lembaga pendidikan tinggi.