Babel Benah Tata Ruang Pangkalpinang untuk Atasi Banjir Musiman

Pemprov Babel dan Pemkot Pangkalpinang berkolaborasi membenahi tata ruang kota guna mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.

Banjir yang sering melanda Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, khususnya saat musim hujan, akan segera diatasi dengan penataan ulang tata ruang kota. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Babel, Edi Kurniadi, di Pangkalpinang pada Minggu, 27 April. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menjadi kunci utama dalam upaya penanggulangan bencana alam ini.

Menurut Edi Kurniadi, upaya penataan ruang ini meliputi kajian mendalam mengenai berbagai faktor penyebab banjir. Kajian tersebut akan mempertimbangkan curah hujan, kondisi wilayah konservasi di daerah hulu dan hilir sungai, serta kesesuaiannya dengan tata ruang yang ada. "Kita bersama Pemkot Pangkalpinang akan berkolaborasi mengatur dan membenahi tata ruang untuk mengatasi banjir ini," tegas Edi Kurniadi.

Langkah konkrit yang akan dilakukan meliputi penanganan tutupan lahan terbuka di daerah hulu Kota Pangkalpinang. Edi menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, daerah hulu memang mengalami kerusakan lingkungan berupa hilangnya tutupan lahan, yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir. Selain itu, Pemprov Kepulauan Babel juga berkomitmen untuk merehabilitasi hutan mangrove di daerah hilir sebagai upaya meminimalisir dampak air pasang laut terhadap banjir.

Penataan Ruang dan Rehabilitasi Mangrove: Solusi Terpadu Banjir Pangkalpinang

Pemprov Babel menyadari bahwa banjir di Pangkalpinang merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi terpadu. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan melibatkan berbagai strategi. Salah satu strategi penting adalah penataan ruang kota yang lebih baik, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan mitigasi bencana.

Kajian yang dilakukan akan mencakup analisis menyeluruh terhadap aliran sungai, sistem drainase, dan kapasitas tampung sungai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan air di Pangkalpinang mampu menampung debit air yang tinggi saat musim hujan. Selain itu, rehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir juga akan dilakukan untuk mengurangi dampak air pasang laut.

Kerja sama lintas sektoral antara Pemprov Babel dan Pemkot Pangkalpinang menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan penataan ruang dan rehabilitasi mangrove dapat berjalan efektif dan efisien.

Edi Kurniadi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini. "Ini perlu kajian, agar Pangkalpinang tidak lagi banjir di saat hujan lebat maupun air laut pasang tinggi," imbuhnya.

Penyebab Banjir dan Solusi Jangka Panjang

Banjir di Kota Pangkalpinang, menurut Edi Kurniadi, disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan faktor manusia. Air luapan sungai dari daerah hulu, yang diperparah oleh air pasang laut, menjadi penyebab utama genangan air di daerah dataran rendah. Meskipun kewenangan utama pengelolaan kota berada di tangan Pemkot Pangkalpinang, namun penanggulangan banjir memerlukan kolaborasi lintas sektoral, melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan demikian, upaya penataan ruang yang dilakukan bukan hanya sekadar solusi jangka pendek, melainkan juga solusi jangka panjang untuk mencegah banjir di masa mendatang. Pemprov Babel berkomitmen untuk mendukung penuh upaya Pemkot Pangkalpinang dalam mengatasi masalah ini.

Program penataan ruang dan rehabilitasi mangrove ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Pangkalpinang. Dengan lingkungan yang lebih terjaga, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan risiko bencana banjir dapat diminimalisir.

"Ini memang kewenangan Pemkot Pangkalpinang, namun untuk mengatasi banjir ini diperlukan kerja sama lintas sektoral tingkat provinsi dan kabupaten an kota," pungkas Edi Kurniadi.