Atasi Banjir Makassar, Pemkot Gandeng BBWS Siapkan Kolam Retensi
Pemkot Makassar berkolaborasi dengan BBWS Pompengan Jeneberang menyiapkan kolam retensi sebagai solusi jangka panjang mengatasi banjir di Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang untuk menyiapkan kolam retensi dan penataan kanal. Kolaborasi ini merupakan program jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda kota.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa kolaborasi dengan BBWS Pompengan Jeneberang adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencari solusi banjir. Beberapa kawasan seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3, dan Jalan AP Pettarani menjadi perhatian utama karena sering tergenang air saat musim hujan.
“Kita terus mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan banjir di beberapa titik di Kota Makassar. Kolaborasi menghadirkan kolam retensi dan penataan kanal sebagai upaya kita mengatasi banjir,” ujar Munafri.
Kolaborasi Strategis Atasi Banjir
Munafri menjelaskan bahwa hasil kajian sementara menunjukkan perlunya langkah strategis, termasuk pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga. Pemerintah Kota Makassar juga melibatkan tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk menganalisis pola banjir di wilayah tersebut.
“Sejak awal kita minta bantuan juga dari tim Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah ini. Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” tambahnya.
Fokus utama Pemkot Makassar saat ini adalah wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan kota. Penanganan banjir diharapkan dapat direncanakan secara bertahap dalam lima tahun ke depan, melibatkan semua pihak terkait.
Alternatif Penanganan dan Tantangan
Salah satu alternatif yang dibahas adalah pembangunan alur air baru yang mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang, termasuk pembangunan kolam retensi. Namun, opsi ini menghadapi tantangan besar karena adanya rumah-rumah yang berdiri di atas jalur yang direncanakan.
Biaya konstruksi diperkirakan mencapai Rp400 miliar, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru. Sebagai alternatif, Pemkot juga mengkaji opsi relokasi sekitar 400 rumah yang saat ini berada di zona genangan.
Dengan estimasi biaya relokasi mencapai sekitar Rp1 miliar per rumah, total anggaran yang dibutuhkan juga diperkirakan mencapai Rp400 miliar. Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi banjir dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan sosial. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam penanganan banjir di Kota Makassar.
