Wali Kota Makassar dan BBWS Bahas Strategi Atasi Banjir, Jalan Pettarani Jadi Fokus

Wali Kota Makassar dan BBWS Pompengan Jeneberang bahas solusi strategisatasi banjir di Makassar, khususnya di Jalan AP Pettarani dan Urip Sumoharjo, serta perlunya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan.

Banjir yang kerap melanda Kota Makassar menjadi fokus utama dalam pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang pada Senin, 24 Maret 2024. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan banjir yang telah lama menjadi momok bagi warga Makassar. Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, dan beberapa camat dari wilayah rawan banjir.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya mitigasi banjir, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, kolam regulasi, dan waduk. Namun, ia menekankan bahwa penanganan banjir di Makassar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. "Permasalahan banjir di Makassar tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, BBWS, serta stakeholder terkait agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal," ujarnya.

Suryadarma juga menyoroti kendala yang dihadapi dalam upaya pengendalian banjir, yaitu jaringan kabel bawah tanah yang menghambat aliran drainase. Kabel-kabel tersebut menghalangi aliran air dari drainase sekunder ke drainase primer, memperparah kondisi banjir saat hujan deras. Oleh karena itu, pembenahan infrastruktur drainase menjadi prioritas utama untuk memastikan pengendalian daerah aliran sungai (DAS) berjalan efektif.

Solusi Mengatasi Banjir di Makassar

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi banjir. Ia menekankan dua titik utama yang memerlukan perhatian khusus, yaitu Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo, yang kerap terendam banjir dan menyebabkan kemacetan parah. Selain itu, Kecamatan Manggala juga menjadi fokus perhatian karena termasuk wilayah rawan banjir.

Munafri juga menyoroti masalah sedimentasi tinggi di kanal dan drainase sebagai salah satu penyebab utama banjir. Ia berencana melakukan pengerukan secara menyeluruh untuk memperlancar aliran air. "Sedimen yang menumpuk di kanal menjadi penyebab utama banjir. Kami perlu membahas bagaimana proses pengerukan ini dilakukan agar hasilnya benar-benar efektif," jelasnya.

Selain perbaikan infrastruktur, Munafri menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berpendapat perlu adanya edukasi masif kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, yang dapat memperburuk kondisi drainase dan memperparah banjir. "Perlu ada pendekatan persuasif dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Jangan sampai upaya kita dalam memperbaiki drainase justru terganggu oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan," tegasnya.

Pertemuan Lanjutan dan Kolaborasi Stakeholder

Terkait permasalahan kabel dalam drainase, Munafri mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi. Ia mengusulkan pertemuan lanjutan yang lebih teknis untuk membahas langkah-langkah konkret dalam penanganan banjir. Pertemuan tersebut direncanakan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), guna membahas regulasi yang tepat.

Munafri juga berencana mengundang Pemprov Sulsel dan stakeholder lainnya untuk memastikan solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku. "Kami akan mengadakan pertemuan kembali setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel dan stakeholder lainnya, agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya.

Pertemuan audiensi tersebut juga dihadiri oleh beberapa pihak penting, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, anggota Tim Transisi Kota Makassar, dan camat dari tiga kecamatan rawan banjir, yaitu Rappocini, Tamalate, dan Manggala. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah banjir di Kota Makassar.

Kesimpulannya, penanganan banjir di Makassar membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kota, BBWS, dan seluruh stakeholder terkait. Perbaikan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, dan regulasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan banjir yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat Makassar.