BNPB: Peremajaan Tanggul di Pulau Jawa Dipersiapkan Secara Bertahap

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan peremajaan tanggul di Pulau Jawa secara bertahap untuk mencegah bencana banjir akibat tanggul yang sudah tua dan rawan jebol.

Banjir yang kerap melanda Pulau Jawa, diperparah oleh jebolnya tanggul sungai, mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempersiapkan peremajaan tanggul secara bertahap. Peristiwa seperti jebolnya tanggul Sungai Cinangka di Purwakarta dan Sungai Tuntang di Grobogan, Jawa Tengah, menjadi pemicu utama rencana ini. Langkah ini melibatkan berbagai kementerian dan fokus pada perbaikan infrastruktur sungai dan tanggul di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pembahasan peremajaan tanggul dilakukan di tingkat menteri. "Misalnya tanggul di Grobogan, atau tanggul Sungai Citarum yang konstruksi masih tanah dibuat masa Belanda sudah mulai tua kemampuan menahan air sudah menurun, tetapi tentu saja semua itu bertahap," ujar Abdul Muhari dalam siaran konferensi pers daring, Senin petang.

Proses peremajaan ini tidak hanya mencakup perbaikan tanggul, tetapi juga normalisasi aliran sungai dan penataan sempadan sungai. Kerja sama antar kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sangat krusial dalam proyek ini. Kementerian PUPR misalnya, telah mengeluarkan peraturan menteri terkait sempadan sungai.

Langkah-Langkah Peremajaan Tanggul

Peremajaan tanggul di Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Hal ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kementerian PUPR berperan dalam pembangunan infrastruktur, sementara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur bertugas dalam perencanaan dan desain peremajaan. Sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan menangani relokasi masyarakat jika diperlukan.

Abdul Muhari menekankan pentingnya pendekatan terpadu. "Bila mesti pengerukan sungai di hilir harus berbarengan dengan tata ruang di hulu tidak mungkin sungai hilir dikeruk tapi sedimentasi di hulunya masih tetap tinggi karena deforestasi," tambahnya. Artinya, perbaikan infrastruktur di hilir harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan di hulu untuk mencegah sedimentasi yang berlebihan.

BNPB juga akan terus memantau kondisi tanggul di seluruh Jawa. Prioritas diberikan pada daerah-daerah yang rawan banjir dan memiliki sejarah bencana banjir yang signifikan. Proses peremajaan ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir di masa mendatang dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Dampak Banjir Akibat Jebolnya Tanggul

Banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul di beberapa wilayah Jawa telah menimbulkan dampak yang signifikan. Di Purwakarta, 156 keluarga di Desa Cikaobandung terpaksa dievakuasi akibat jebolnya tanggul Sungai Cinangka. Sementara di Grobogan, 21 desa di enam kecamatan terdampak banjir setelah dua titik tanggul di Sungai Tuntang dan Sungai Kliteh jebol. Sebanyak 280 warga dari Desa Ringinkidul dan Batur Agung harus mengungsi.

Kejadian-kejadian ini menunjukkan urgensi dari program peremajaan tanggul. Perbaikan dan penguatan tanggul yang sudah tua dan rapuh menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Selain itu, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu juga diperlukan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

BNPB berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mitigasi bencana. Program peremajaan tanggul ini merupakan salah satu langkah konkrit untuk mengurangi risiko bencana banjir di Pulau Jawa dan melindungi masyarakat dari ancaman tersebut. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk masalah ini.

Kesimpulan: Program peremajaan tanggul di Jawa merupakan langkah penting dalam upaya mitigasi bencana banjir. Kerja sama antar kementerian dan pendekatan terpadu sangat krusial untuk keberhasilan program ini, yang diharapkan dapat mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat.