Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
Riza Mulyadi
Editor Riza Mulyadi
R
Reporter
  • Riza Mulyadi
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Gubernur Jabar Terbitkan Pergub Larangan Alih Fungsi Lahan Cegah Banjir dan Jaga Swasembada Pangan
Gubernur Jabar Terbitkan Pergub Larangan Alih Fungsi Lahan Cegah Banjir dan Jaga Swasembada Pangan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan Pergub yang melarang alih fungsi lahan untuk mencegah banjir dan menjaga swasembada pangan di Jawa Barat, serta meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan yang merugikan negara.

#planetantara
Gubernur Jabar Desak BPK Audit Alih Fungsi Lahan: Cegah Kerugian Negara!
Gubernur Jabar Desak BPK Audit Alih Fungsi Lahan: Cegah Kerugian Negara!

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta BPK untuk mengaudit alih fungsi lahan di Jawa Barat guna mencegah kerugian negara yang signifikan akibat bencana dan hilangnya sumber daya alam.

#planetantara
Gubernur Jabar Bahas Normalisasi DAS dengan Tiga Menteri, Pastikan Sempadan Sungai Bebas Bangunan
Gubernur Jabar Bahas Normalisasi DAS dengan Tiga Menteri, Pastikan Sempadan Sungai Bebas Bangunan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan bertemu tiga menteri pada Senin untuk membahas normalisasi daerah aliran sungai (DAS) dan memastikan sempadan sungai bebas dari bangunan liar demi mencegah banjir.

#planetantara
Taubat Ekologi: Solusi Jabar Atasi Bencana Berulang?
Taubat Ekologi: Solusi Jabar Atasi Bencana Berulang?

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerukan taubat ekologi untuk mengatasi bencana alam berulang di Jawa Barat akibat kerusakan lingkungan yang parah, termasuk alih fungsi lahan dan sertifikasi lahan di area sungai dan gunung.

#planetantara
Evaluasi Kawasan Puncak, Moratorium Pembangunan Menjadi Opsi Gubernur Jabar
Evaluasi Kawasan Puncak, Moratorium Pembangunan Menjadi Opsi Gubernur Jabar

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mengevaluasi tata ruang kawasan Puncak dan mempertimbangkan moratorium pembangunan untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

#planetantara
Oknum Pejabat BPN Bekasi Terlibat Pemagaran Laut Tarumajaya
Oknum Pejabat BPN Bekasi Terlibat Pemagaran Laut Tarumajaya

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan keterlibatan oknum pejabat BPN Bekasi, hingga level Kepala Seksi, dalam kasus pemagaran laut di Tarumajaya yang melibatkan manipulasi data tanah dalam program PTSL.

#planetantara
AHY Desak Penindakan Tegas Kasus Pagar dan Sertifikat Laut
AHY Desak Penindakan Tegas Kasus Pagar dan Sertifikat Laut

Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak tindakan tegas terhadap temuan pagar dan sertifikat tanah di wilayah laut di berbagai daerah Indonesia, yang melibatkan perusahaan besar dan berpotensi merugikan negara.

Sumber Antara
Menteri ATR Segera Periksa Sertifikat Pagar Laut Subang, Sumenep, dan Pesawaran
Menteri ATR Segera Periksa Sertifikat Pagar Laut Subang, Sumenep, dan Pesawaran

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan menyelidiki sertifikat pagar laut di Subang, Sumenep, dan Pesawaran menyusul temuan serupa di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, dengan beberapa sertifikat telah dibatalkan.

konten ai
Oknum ATR/BPN Terlibat Kasus Pagar Laut Bekasi: Menteri Nusron Akui dan Segera Usut
Oknum ATR/BPN Terlibat Kasus Pagar Laut Bekasi: Menteri Nusron Akui dan Segera Usut

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengakui keterlibatan oknum internal dalam kasus perubahan data tanah yang menyebabkan pembangunan pagar laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, dan kini tengah diusut.

konten ai
Puan Maharani Desak Usut Tuntas Kasus Pagar Laut di Banten dan Bekasi
Puan Maharani Desak Usut Tuntas Kasus Pagar Laut di Banten dan Bekasi

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pengusutan tuntas kasus pagar laut di pesisir Tangerang dan Bekasi, meminta identifikasi pemilik dan investigasi mendalam terkait maraknya kasus serupa di berbagai daerah.

Kelautan