Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
D
Reporter
  • D.Dj. Kliwantoro
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

KKP Gunakan Data ATR Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang
KKP Gunakan Data ATR Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memanfaatkan hasil investigasi Kementerian ATR/BPN untuk mengungkap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten, yang diduga melibatkan beberapa perusahaan dan telah memanggil ne

Tangerang
Prabowo Perintahkan Penyelidikan Tuntas Pagar Laut Ilegal di Tangerang
Prabowo Perintahkan Penyelidikan Tuntas Pagar Laut Ilegal di Tangerang

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri KKP dan pihak terkait untuk menyelidiki secara tuntas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, yang melanggar hukum dan akan segera dibongkar.

Prabowo Subianto
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR
Pagar Laut Tangerang: MPR RI Akan Kajian Kasus Berdasar UUD 1945
Pagar Laut Tangerang: MPR RI Akan Kajian Kasus Berdasar UUD 1945

Anggota Badan Pengkajian MPR RI mendesak kajian menyeluruh kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terkait penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

pagarlaut
KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku
KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyelidiki secara profesional dan transparan kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, dengan ancaman denda dan proses hukum bagi pelakunya.

pagarlaut
Pagar Laut: Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Kasus di Tangerang dan Bekasi
Pagar Laut: Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Kasus di Tangerang dan Bekasi

Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mendesak penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pagar laut di Tangerang dan Bekasi, demi kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

konten ai
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

pagarlaut
DPR Panggil KKP Terkait Pagar Laut 30 Km di Perairan Tangerang
DPR Panggil KKP Terkait Pagar Laut 30 Km di Perairan Tangerang

Komisi IV DPR akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 22 Januari 2024 untuk membahas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, yang memicu kontroversi publik.

pagarlaut
DPR Selidiki Pagar Laut Ilegal 30 Km di Perairan Tangerang
DPR Selidiki Pagar Laut Ilegal 30 Km di Perairan Tangerang

DPR RI, melalui Komisi IV, akan menyelidiki pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang yang dinilai ilegal dan menimbulkan pertanyaan publik.

pagarlaut
Apresiasi DPR RI atas Pencabutan Pagar Perairan Tangerang
Apresiasi DPR RI atas Pencabutan Pagar Perairan Tangerang

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang telah menyegel dan mencabut pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, dan DPR akan menindaklanjuti kasus ini.

PrabowoSubianto
Polemik Pagar Laut Tangerang: Pansus DPR RI sebagai Solusi?
Polemik Pagar Laut Tangerang: Pansus DPR RI sebagai Solusi?

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong pembentukan pansus untuk menyelidiki pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten, karena melibatkan lintas kementerian dan isu dugaan korupsi serta mafia tanah.

Tangerang