Puan Maharani Desak Usut Tuntas Kasus Pagar Laut di Banten dan Bekasi
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pengusutan tuntas kasus pagar laut di pesisir Tangerang dan Bekasi, meminta identifikasi pemilik dan investigasi mendalam terkait maraknya kasus serupa di berbagai daerah.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Jumat lalu, meminta agar kasus pagar laut yang ditemukan di pesisir Tangerang, Banten, diusut tuntas. Ia juga menekankan pentingnya mengungkap identitas pemilik lahan dan bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Puan di kompleks parlemen, Jakarta.
Kasus Pagar Laut: Siapa, Apa, Kapan, dan Di Mana?
Isu pagar laut yang ditemukan di perairan Tangerang, Banten, dan kemudian di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah menjadi perbincangan hangat publik. Kasus ini mendapat perhatian karena menyangkut kepemilikan lahan di wilayah laut yang seharusnya menjadi milik negara. Komisi IV DPR RI, yang menangani bidang kelautan, telah mengambil alih kasus ini.
Mengapa dan Bagaimana Pagar Laut Bisa Terjadi?
Puan Maharani menegaskan bahwa laut merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Ia mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Kementerian ATR/BPN telah melakukan penelusuran awal dan menemukan bahwa lahan di Tangerang yang terpasang pagar laut telah bersertifikat. Lebih rinci, terdapat 263 bidang tanah yang terdiri atas 234 bidang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama dua perusahaan dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan pula 17 bidang sertifikat Hak Milik (HM).
Kementerian ATR/BPN kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puan menekankan perlunya investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada kecurangan atau penyimpangan hukum yang terjadi. Tidak hanya di Tangerang dan Bekasi, kasus serupa juga ditemukan di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan luas lahan mencapai 656 hektare. Data ini terungkap melalui aplikasi Bhumi.
Peran DPR dalam Mengusut Kasus Pagar Laut
DPR RI, khususnya Komisi IV, berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Puan Maharani memastikan bahwa DPR akan terus memantau perkembangan investigasi dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat. Keberadaan pagar laut di wilayah laut menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum dan perlindungan aset negara.
Kesimpulan
Kasus pagar laut di pesisir Banten dan Bekasi menjadi sorotan publik dan pemerintah. Desakan Ketua DPR untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap pemiliknya adalah langkah penting dalam memastikan penegakan hukum dan keadilan. Investigasi menyeluruh serta transparansi sangat dibutuhkan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.