Pagar Laut Tangerang: MPR RI Akan Kajian Kasus Berdasar UUD 1945
Anggota Badan Pengkajian MPR RI mendesak kajian menyeluruh kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terkait penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Kasus kontroversial pagar laut di Tangerang, Banten, menarik perhatian Badan Pengkajian MPR RI. Al Muzzammil Yusuf, anggota Badan Pengkajian MPR RI, menyatakan perlunya kajian mendalam terkait kasus ini, berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pernyataan ini disampaikan Minggu, 26 Januari, di Jakarta.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Yusuf menekankan pentingnya kajian ini untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia sesuai amanat konstitusi.
Kajian ini akan melibatkan perwakilan delapan fraksi di MPR dan anggota DPD RI. Langkah ini menegaskan komitmen MPR dalam mengawal UUD 1945 dan menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk upaya memonopoli kekayaan alam untuk kepentingan tertentu, bahkan asing.
Langkah Badan Pengkajian MPR sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk mencabut surat yang menyatakan keabsahan pagar laut tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini.
Apresiasi juga diberikan kepada Komisi IV DPR RI yang telah meninjau langsung lokasi dan nelayan Tangerang yang aktif menyuarakan keresahan mereka. Partisipasi aktif masyarakat sipil ini penting dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam.
Dengan keterlibatan Badan Pengkajian MPR, diharapkan tercipta kekompakan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kekayaan alam. Lembaga ini dinilai paling berwenang mengawal amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Badan Pengkajian MPR direncanakan akan melakukan pendalaman kajian aspek konstitusi dengan mengundang para pakar. Harapannya, kasus pagar laut ini menjadi momentum untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan atau pihak asing.