Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Pagar Laut Tangerang: MPR RI Akan Kajian Kasus Berdasar UUD 1945

Anggota Badan Pengkajian MPR RI mendesak kajian menyeluruh kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terkait penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

pagarlaut
Pagar Laut Tangerang: MPR RI Akan Kajian Kasus Berdasar UUD 1945
Anggota Badan Pengkajian MPR RI mendesak kajian menyeluruh kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terkait penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. (©© 2025 Antaranews)

Kasus kontroversial pagar laut di Tangerang, Banten, menarik perhatian Badan Pengkajian MPR RI. Al Muzzammil Yusuf, anggota Badan Pengkajian MPR RI, menyatakan perlunya kajian mendalam terkait kasus ini, berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pernyataan ini disampaikan Minggu, 26 Januari, di Jakarta.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Yusuf menekankan pentingnya kajian ini untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia sesuai amanat konstitusi.

Kajian ini akan melibatkan perwakilan delapan fraksi di MPR dan anggota DPD RI. Langkah ini menegaskan komitmen MPR dalam mengawal UUD 1945 dan menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk upaya memonopoli kekayaan alam untuk kepentingan tertentu, bahkan asing.

Langkah Badan Pengkajian MPR sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk mencabut surat yang menyatakan keabsahan pagar laut tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Apresiasi juga diberikan kepada Komisi IV DPR RI yang telah meninjau langsung lokasi dan nelayan Tangerang yang aktif menyuarakan keresahan mereka. Partisipasi aktif masyarakat sipil ini penting dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam.

Dengan keterlibatan Badan Pengkajian MPR, diharapkan tercipta kekompakan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kekayaan alam. Lembaga ini dinilai paling berwenang mengawal amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Badan Pengkajian MPR direncanakan akan melakukan pendalaman kajian aspek konstitusi dengan mengundang para pakar. Harapannya, kasus pagar laut ini menjadi momentum untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan atau pihak asing.

Artikel ini ditulis oleh
Chandra Hamdani Noor
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter
  • Chandra Hamdani Noor
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Puan Maharani Desak Usut Tuntas Kasus Pagar Laut di Banten dan Bekasi
Puan Maharani Desak Usut Tuntas Kasus Pagar Laut di Banten dan Bekasi

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pengusutan tuntas kasus pagar laut di pesisir Tangerang dan Bekasi, meminta identifikasi pemilik dan investigasi mendalam terkait maraknya kasus serupa di berbagai daerah.

Kelautan
Golkar Sebut Pansus Pagar Laut Tak Perlu, Presiden Perintahkan Pembongkaran
Golkar Sebut Pansus Pagar Laut Tak Perlu, Presiden Perintahkan Pembongkaran

Sekjen Partai Golkar menilai pembentukan pansus pagar laut di Tangerang belum diperlukan karena Presiden Prabowo telah memerintahkan pembongkarannya dan masalah ini bisa diselesaikan di tingkat eksekutif.

pagarlaut
Pembongkaran Pagar Laut di Banten: Perintah Presiden Jokowi
Pembongkaran Pagar Laut di Banten: Perintah Presiden Jokowi

Penjabat Gubernur Banten menyatakan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang merupakan perintah Presiden Joko Widodo, melibatkan TNI AL, KKP, dan nelayan.

Banten
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

pagarlaut
DPR Awasi Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang
DPR Awasi Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang

Komisi IV DPR RI berkomitmen mengawasi penyelesaian kasus pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, dan akan memanggil kementerian terkait untuk evaluasi.

DPR
Investigasi Pagar Laut Tangerang Berlanjut: KKP Tetapkan Pelanggaran Hukum
Investigasi Pagar Laut Tangerang Berlanjut: KKP Tetapkan Pelanggaran Hukum

Menteri Trenggono memastikan investigasi pagar laut ilegal sepanjang 30 km di Tangerang terus berlanjut, karena melanggar KKPRL dan merugikan nelayan serta ekosistem laut, dengan pembongkaran tahap awal telah dilakukan.

KKP
Pagar Laut Ilegal Tangerang Dibongkar: DPR Kawal Prosesnya
Pagar Laut Ilegal Tangerang Dibongkar: DPR Kawal Prosesnya

DPR RI, bersama TNI AL dan KKP, membongkar pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang; proses pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan.

pagarlaut
KKP Gunakan Data ATR Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang
KKP Gunakan Data ATR Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memanfaatkan hasil investigasi Kementerian ATR/BPN untuk mengungkap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten, yang diduga melibatkan beberapa perusahaan dan telah memanggil ne

Tangerang
Pagar Laut: Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Kasus di Tangerang dan Bekasi
Pagar Laut: Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Kasus di Tangerang dan Bekasi

Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mendesak penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pagar laut di Tangerang dan Bekasi, demi kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

konten ai
DPR Apresiasi Pembongkaran Pagar Laut Ilegal di Tangerang
DPR Apresiasi Pembongkaran Pagar Laut Ilegal di Tangerang

Komisi IV DPR RI mengapresiasi pembongkaran 30,16 kilometer pagar laut ilegal di Tangerang oleh KKP dan instansi maritim lainnya, berharap langkah ini mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

DPR
KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku
KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyelidiki secara profesional dan transparan kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, dengan ancaman denda dan proses hukum bagi pelakunya.

pagarlaut
Menteri Trenggono Jelaskan Soal Pagar Laut di DPR
Menteri Trenggono Jelaskan Soal Pagar Laut di DPR

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memenuhi panggilan Komisi IV DPR RI untuk membahas kontroversi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, dan menjelaskan proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Tangerang