Menteri Trenggono Jelaskan Soal Pagar Laut di DPR
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memenuhi panggilan Komisi IV DPR RI untuk membahas kontroversi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, dan menjelaskan proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
Menteri Trenggono Hadir di DPR
Pada Kamis, 23 Januari, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, memenuhi panggilan Komisi IV DPR RI. Pembahasan utama? Pagar laut kontroversial sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Tangerang, Banten. Kedatangan Menteri Trenggono sekitar pukul 11.00 WIB disambut oleh para pejabat lainnya yang menunggu kedatangan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).
Penjelasan Rapat Komisi IV DPR
Rapat antara Komisi IV DPR dan Menteri Trenggono difokuskan pada isu aktual seputar pagar laut tersebut. Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, menjelaskan kepada awak media sebelum rapat bahwa pembahasan akan berfokus pada isu-isu yang tengah ramai diperbincangkan publik terkait proyek tersebut. Komisi IV DPR memastikan pengawasan berkelanjutan terhadap proses pembongkaran pagar laut, meski peninjauan langsung sudah dilakukan sebelumnya.
Proses Penyelidikan Pagar Laut
Sebelumnya, pada Rabu, 22 Januari, Titiek Soeharto telah menegaskan komitmen Komisi IV untuk terus mengawasi proses penyelesaian masalah pagar laut. Beliau juga menyampaikan rencana pemanggilan Menteri Trenggono untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait perkembangannya. KKP sendiri memastikan proses penyelidikan kasus pagar laut akan terus berlanjut hingga pihak yang bertanggung jawab ditemukan. Menteri Trenggono menekankan komitmen KKP pada penyelidikan yang profesional dan transparan dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu, 22 Januari, dengan harapan proses ini dapat segera diselesaikan.
Kesimpulan
Pertemuan antara Menteri Trenggono dan Komisi IV DPR menandai langkah penting dalam penyelesaian polemik pagar laut di Tangerang. Komisi IV DPR akan terus mengawasi proses penyelidikan dan memastikan pertanggungjawaban atas pembangunan yang kontroversial ini. KKP berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan secara profesional dan transparan.
