DPR Awasi Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang

Komisi IV DPR RI berkomitmen mengawasi penyelesaian kasus pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, dan akan memanggil kementerian terkait untuk evaluasi.

Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, menjadi sorotan Komisi IV DPR RI. Komisi IV menegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat proses penyelesaian masalah ini. Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyatakan pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan, mengingat prosesnya tidak akan singkat. Pernyataan ini disampaikan usai kunjungan langsung ke lokasi di Tangerang, Rabu lalu.

Komisi IV berencana melakukan evaluasi berkala dengan memanggil kementerian terkait. Titiek Soeharto menjelaskan, "Setelah itu kan kita juga ada kegiatan rutin memanggil kementerian, nanti akan kita pertanyakan, sudah sampai mana, apakah sudah selesai atau belum." Rencananya, rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan digelar Kamis ini, dilanjutkan dengan Kementerian Kehutanan.

Selain pengawasan, Komisi IV juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pihak-pihak di balik pembangunan pagar laut tersebut. Titiek Soeharto menekankan, "Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa, juga pingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini, kami juga pingin tahu, dan mudah-mudahan bisa kami percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan." Ia menduga keterlibatan perusahaan besar, namun meminta publik menunggu hasil investigasi pemerintah.

Kasus pagar laut ini dinilai sangat meresahkan. Titiek Soeharto mengungkapkan kekesalannya melihat langsung dampaknya terhadap nelayan lokal. Ia menyatakan, "Jadi kami sendiri melihat itu, menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah, itu satu. Yang kedua juga itu melanggar hukum, ini kan laut, laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah punya negara, mereka enak saja magar-magarin." Pernyataan ini menggambarkan betapa seriusnya masalah ini dan betapa pentingnya pengawasan dari DPR.

Kunjungan Komisi IV ke lokasi melibatkan beberapa petinggi, termasuk Wakil Ketua Komisi IV Panggah Susanto, dan anggota lainnya seperti Daniel Johan, Rajiv, dan Dadori Wonodipuro. Mereka berangkat dari Gedung DPR pukul 08.00 WIB. Hasil kunjungan tersebut semakin memperkuat tekad Komisi IV untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak, khususnya nelayan yang terdampak.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian kasus ini sangat penting. Komisi IV akan terus memantau perkembangan dan memastikan pemerintah menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Perhatian publik terhadap kasus ini juga menunjukkan pentingnya perlindungan wilayah laut dan hak nelayan.

Kesimpulannya, pengawasan ketat dari Komisi IV DPR RI terhadap penyelesaian kasus pagar laut di Tangerang merupakan langkah penting dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan nelayan. Proses investigasi dan keterbukaan informasi sangat krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.