Titiek Soeharto Tuntut Pelaku Pagar Laut Tangerang Ganti Biaya Pembongkaran
Titiek Soeharto meminta pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ilegal di Tangerang, Banten, untuk mengganti biaya pembongkarannya yang telah menghabiskan banyak anggaran dan tenaga.

Siapa, apa, kapan, di mana? Politisi Titiek Soeharto mendesak pelaku di balik pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, untuk bertanggung jawab. Pernyataan ini disampaikan Kamis lalu seusai Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pembongkaran pagar laut yang melibatkan banyak pihak dan sumber daya ini telah selesai dilakukan pada Rabu, 22 Januari 2025.
Mengapa dan bagaimana? Titiek Soeharto menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum. Biaya pembongkaran pagar, yang melibatkan banyak aparat dan sumber daya logistik, dinilai cukup besar. Ia meminta KKP untuk mengungkap dalang di balik pembangunan ilegal tersebut, tanpa takut tekanan dari pihak manapun. Menurutnya, proses ini penting demi keadilan dan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Titiek juga mengapresiasi kerja sama KKP, instansi maritim lain, dan nelayan dalam membongkar pagar laut tersebut.
Lebih lanjut, Komisi IV DPR, yang dipimpin Titiek Soeharto, mendesak KKP untuk menyelidiki dan mengungkapkan kepada publik siapa pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ilegal ini. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan transparansi dalam penegakan hukum. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa biaya pembongkaran ditanggung secara patungan oleh beberapa pihak, meskipun jumlah pastinya tidak diungkapkan.
Kesimpulan: Kasus pagar laut ilegal di Tangerang menyoroti pentingnya penegakan hukum di sektor maritim. Titiek Soeharto, didukung Komisi IV DPR, menuntut pertanggungjawaban pelaku dan transparansi dalam proses investigasi. KKP, bersama instansi terkait dan nelayan, telah berhasil membongkar pagar laut tersebut, namun perjuangan untuk mengungkap dalang di baliknya masih berlanjut.