Polemik Pagar Laut Tangerang: Pansus DPR RI sebagai Solusi?
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong pembentukan pansus untuk menyelidiki pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten, karena melibatkan lintas kementerian dan isu dugaan korupsi serta mafia tanah.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas kasus pembangunan pagar bambu sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten. Alasannya, permasalahan ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan penyelidikan menyeluruh yang melibatkan berbagai komisi di DPR.
Permasalahan ini terkait dengan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan lembaga lain. Rahmat Saleh menekankan pentingnya pansus untuk menjawab pertanyaan publik terkait berbagai aspek kasus ini, termasuk penerbitan sertifikat dan dugaan pelanggaran hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah prasangka buruk dan memastikan transparansi.
Pembentukan pansus, menurut Rahmat Saleh, juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI. Pemerintah dinilai belum mampu mengungkap pihak di balik proyek pembangunan pagar laut tersebut, yang memicu hilangnya kepercayaan publik. Pansus diharapkan mampu mengungkapnya secara transparan dan akuntabel.
Kasus ini semakin kompleks karena adanya Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk lahan di laut. Rahmat Saleh menyoroti bahwa masalah serupa juga terjadi di beberapa daerah lain. Ia khawatir masalah ini menghambat program pemerintah, seperti program Astacita yang diusung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Rahmat Saleh mendesak Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum pembersihan internal dan pemberantasan mafia tanah. Menurutnya, keberadaan mafia tanah merupakan penghambat kemajuan, terutama dalam hal perizinan dan investasi.
Kesimpulannya, pembentukan pansus dinilai sebagai langkah krusial untuk mengungkap berbagai aspek permasalahan pagar laut di Tangerang, Banten. Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik, memberantas praktik-praktik koruptif, dan menyelesaikan masalah yang berpotensi menghambat pembangunan.
Meskipun penjelasan dari pihak terkait mengenai proyek ini masih terbatas, proses penyelidikan melalui pansus diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi yang komprehensif.
