Kinerja Jabar 2024: Sangat Baik, Namun Butuh Peningkatan, Kata Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan LKPJ 2024 yang menunjukkan kinerja baik, namun masih perlu peningkatan di beberapa sektor, termasuk dalam penanggulangan bencana alam.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Meskipun baru menjabat pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi tetap menyampaikan LKPJ tersebut sebagai kewajiban konstitusional. Penyampaian LKPJ ini dilakukan di Gedung DPRD Jabar Bandung pada Jumat lalu. LKPJ tersebut menunjukan capaian kinerja Jawa Barat pada tahun 2024 yang dinilai sangat baik, meskipun masih membutuhkan peningkatan di beberapa sektor.
Dalam rapat paripurna, Dedi Mulyadi menyatakan, "Dari capaian-capaiannya, saya bisa sampaikan relatif baik walaupun ada beberapa yang harus ditingkatkan." Beliau menekankan pentingnya verifikasi LKPJ oleh Pansus DPRD sebagai pengawas, yang akan memberikan catatan dan rekomendasi untuk perbaikan program, kebijakan, dan tata kelola keuangan Pemprov Jabar. Dedi Mulyadi juga menjelaskan bahwa solusi-solusi akan dibangun pada RAPBD Perubahan mendatang, termasuk pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan di tahun 2024.
LKPJ 2024 merefleksikan tantangan kompleks yang dihadapi pemerintahan Jawa Barat, terutama bencana alam akibat cuaca ekstrem. Dedi Mulyadi mengingatkan akan potensi bencana yang mengancam penduduk Jawa Barat di balik keindahan alamnya, sehingga diperlukan respons cepat dan sinergi semua pihak. Beliau menyampaikan apresiasi kepada DPRD sebagai mitra terbaik dalam pengawasan dan penganggaran, serta menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk menjadi pemerintah yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024
LKPJ 2024 memaparkan indikator pembangunan Jawa Barat berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendapatan daerah terealisasi Rp36,68 triliun (101,08 persen), belanja daerah Rp36,91 triliun (96,31 persen), pembiayaan daerah Rp1,23 triliun (100,03 persen), dan pengeluaran pembiayaan Rp618,80 miliar (100 persen). Capaian indikator kinerja makro lainnya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,92 poin, laju pertumbuhan ekonomi 4,95 persen, persentase penduduk miskin 7,46 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,75 persen, dan indeks Gini ratio 0,421 poin.
Lebih lanjut, angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,87 tahun, angka harapan hidup 75,16 tahun, dan prevalensi stunting 21,70 persen (data tahun 2023). Indeks perlindungan anak mencapai 65,61 poin (2023), dan indeks pembangunan pemuda 51,17 poin (2023). Sepanjang tahun 2024, Pemdaprov Jawa Barat meraih 151 penghargaan, termasuk 135 penghargaan pemerintah, 10 penghargaan non-pemerintah, enam penghargaan lembaga internasional, dan tujuh sertifikasi akreditasi nasional dan internasional. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas prestasi kolektif Pemda Provinsi Jawa Barat.
Capaian-capaian tersebut menunjukkan kinerja yang baik, tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja di berbagai sektor, terutama dalam penanggulangan bencana alam dan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Kolaborasi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan akan terus dijaga untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat.
