Lahan Penjara Bakal Jadi Perumahan? Menteri Ara Ungkap Arahan Presiden Prabowo

Menteri Perumahan Rakyat mendukung rencana Presiden Prabowo untuk memindahkan penjara dari lokasi strategis ke daerah terpencil agar lahannya dapat dialihfungsikan menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo Subianto berencana memindahkan sejumlah penjara dari lokasi strategis di kota-kota besar ke daerah terpencil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan lahan terbatas di perkotaan dan menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rencana ini diungkapkan Ara dalam sambutan acara halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin malam.

Ara menjelaskan bahwa penjara-penjara yang berada di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta akan dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan. Presiden Prabowo telah menghubungi Ara secara langsung untuk membahas rencana ini. "'Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan,'" kata Ara menirukan pernyataan Presiden.

Kebijakan ini dinilai sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak. "'Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah','" ujar Ara menirukan percakapannya dengan Presiden Prabowo.

Pemindahan Penjara untuk Perumahan Rakyat

Menurut Menteri Ara, rencana pemindahan penjara ini merupakan solusi atas meningkatnya kebutuhan perumahan, khususnya di kota-kota besar yang lahannya semakin terbatas. Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, untuk memetakan lokasi penjara yang akan dialihfungsikan dan menentukan lokasi baru yang jauh dari pusat kota. Lokasi baru penjara akan dipilih di daerah terpencil untuk mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko pelarian.

Pemindahan penjara ini juga diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang lebih terencana. "'Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit,'" ungkap Ara mengenai pertimbangan lokasi penjara baru. Namun, Ara belum merinci lokasi penjara mana saja yang akan dialihfungsikan.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya telah menyatakan niatnya untuk membangun penjara di pulau terpencil sebagai upaya memberikan efek jera bagi para koruptor. "'Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu,'" kata Prabowo.

Koordinasi Antar Kementerian

Menteri Ara menegaskan bahwa rencana ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus dilakukan untuk memastikan proses pemindahan penjara berjalan lancar dan terencana dengan baik. Pemetaan lokasi penjara yang akan dialihfungsikan serta penentuan lokasi baru menjadi fokus utama dalam koordinasi tersebut.

Proses relokasi penjara ini tentunya akan melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk aspek keamanan, sosial, dan lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemindahan penjara tidak mengganggu ketertiban umum dan hak-hak masyarakat sekitar lokasi baru. Transparansi dan partisipasi publik juga penting dalam proses ini untuk memastikan rencana ini berjalan sesuai dengan harapan.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi terhadap permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Pemindahan penjara ke lokasi yang lebih terpencil diharapkan dapat membuka lahan strategis untuk pembangunan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Meskipun detail teknis dan lokasi spesifik belum diumumkan, rencana ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan perumahan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.