Penajam Paser Utara Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan Raperda
Penajam Paser Utara Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan Raperda

Pemkab Penajam Paser Utara susun rancangan peraturan daerah (raperda) untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi dan melindungi lahan pertanian berkelanjutan.

Pemprov Kalbar Dukung Agrinas Tangani Lahan Bermasalah Eks PT Duta Palma
Pemprov Kalbar Dukung Agrinas Tangani Lahan Bermasalah Eks PT Duta Palma

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh PT Agrinas dalam pengelolaan lahan perkebunan bermasalah di Kalbar, khususnya lahan eks PT Duta Palma seluas lebih dari 45.000 hektare di Sambas dan Bengkayang, untuk memastikan kepatuhan hukum dan kese

Bupati Kotim Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tak Berdampak pada Masyarakat
Bupati Kotim Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tak Berdampak pada Masyarakat

Bupati Kotim, Halikinnor, memastikan penertiban kawasan hutan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak akan berdampak pada karyawan dan hak-hak masyarakat, melainkan justru akan membawa manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat Kotim.

Mukomuko Larang Alih Fungsi Sawah Jadi Kebun Sawit
Mukomuko Larang Alih Fungsi Sawah Jadi Kebun Sawit

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, gencar mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit dengan sosialisasi, pendekatan langsung, dan ancaman sanksi hukum sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2009.

Polisi Dikerahkan Cegah Alih Fungsi Sawah di Mukomuko
Polisi Dikerahkan Cegah Alih Fungsi Sawah di Mukomuko

Dinas Pertanian Mukomuko berkolaborasi dengan kepolisian untuk mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit, guna melindungi 4.675 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kapuas Dorong Desa Optimalkan Potensi Hutan untuk Ekonomi dan Lingkungan
Kapuas Dorong Desa Optimalkan Potensi Hutan untuk Ekonomi dan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kapuas mendorong desa-desa setempat untuk memaksimalkan potensi kawasan hutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Izin Pembangunan Pulau Pari: Ranah KLHK, Polisi Fokus Keamanan
Izin Pembangunan Pulau Pari: Ranah KLHK, Polisi Fokus Keamanan

Polisi Kepulauan Seribu menyatakan izin pembangunan di Pulau Pari menjadi tanggung jawab KLHK, sementara kepolisian fokus menjaga keamanan dan mencegah konflik antara warga dan pengembang.

Warga Pulau Pari Tolak Pembangunan Dermaga yang Rusak Lingkungan
Warga Pulau Pari Tolak Pembangunan Dermaga yang Rusak Lingkungan

Masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, meminta penghentian pembangunan dermaga di Pulau Gugus Lempeng karena merusak lingkungan dan diduga tak berizin, sementara pemerintah setempat menunggu tindakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.