Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Kapuas Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Desa untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pemkab Kapuas Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan Desa untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemkab Kapuas berkomitmen membina dan mengawasi desa melalui berbagai OPD agar pemerintahan desa berjalan baik dan sesuai aturan.

Lombok Barat Optimalkan 30 Desa Wisata Unggulan, Raih Prestasi Nasional
Lombok Barat Optimalkan 30 Desa Wisata Unggulan, Raih Prestasi Nasional

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat fokus kembangkan 30 dari 60 desa wisata unggulan untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program Sejahtera dari Desa, dan raih prestasi nasional.

Pemprov Kalbar Gandeng Empat Mitra Percepat Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pemprov Kalbar Gandeng Empat Mitra Percepat Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan empat mitra strategis untuk mempercepat pengelolaan perhutanan sosial, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Mendes Yandri Optimis Kopdes Merah Putih Sukses Tingkatkan Kesejahteraan di Desa Perhutanan Sosial
Mendes Yandri Optimis Kopdes Merah Putih Sukses Tingkatkan Kesejahteraan di Desa Perhutanan Sosial

Menteri Desa PDTT optimis Kopdes Merah Putih akan sukses dan berkelanjutan di desa perhutanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan desa.

Pemkab Kubu Raya Sulap Lahan Tidak Produktif Jadi Pasar Desa, Dongkrak Ekonomi Lokal
Pemkab Kubu Raya Sulap Lahan Tidak Produktif Jadi Pasar Desa, Dongkrak Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memanfaatkan lahan tidak produktif untuk membangun pasar desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang diungkapkan Bupati Sujiwo dalam Safari Ramadan.

DPRD Penajam Paser Utara Harap Desa Jadi Sentral Pembangunan Benuo Taka
DPRD Penajam Paser Utara Harap Desa Jadi Sentral Pembangunan Benuo Taka

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara berharap desa menjadi titik sentral pembangunan daerah, memanfaatkan Dana Desa untuk memajukan berbagai sektor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Kapuas Optimalkan Pembangunan Perdesaan di Kawasan Pesisir
Pemkab Kapuas Optimalkan Pembangunan Perdesaan di Kawasan Pesisir

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, fokus pada pembangunan perdesaan berbasis sistem kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Pemkab Kapuas Dorong Desa Optimalkan Dana Ketahanan Pangan
Pemkab Kapuas Dorong Desa Optimalkan Dana Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Kapuas meminta desa-desa di Kalimantan Tengah untuk mengoptimalkan 20 persen Dana Desa guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

BKSDA Papua Bidik 50 Kelompok Usaha HHBK di 2025 untuk Kurangi Ketergantungan Kayu
BKSDA Papua Bidik 50 Kelompok Usaha HHBK di 2025 untuk Kurangi Ketergantungan Kayu

BKSDA Papua berencana mengembangkan 50 kelompok usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada 2025 untuk mengurangi eksploitasi hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

BUMDes Kalsel Fokus Ketahanan Pangan di 2025: Dorong Swasembada Pangan Desa
BUMDes Kalsel Fokus Ketahanan Pangan di 2025: Dorong Swasembada Pangan Desa

Dana hibah BUMDes Kalsel tahun 2025 diprioritaskan untuk peningkatan ketahanan pangan desa, mendorong kemandirian ekonomi dan swasembada pangan.

Kapuas Dorong Desa Perkuat Ketahanan Pangan
Kapuas Dorong Desa Perkuat Ketahanan Pangan

Pemkab Kapuas, Kalimantan Tengah, mengajak desa-desa untuk konsisten memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis kearifan lokal dan teknologi modern, guna mengantisipasi krisis pangan dan meningkatkan kes

Dana Desa untuk Ketahanan Pangan: Minimal 20 Persen untuk Swasembada Pangan
Dana Desa untuk Ketahanan Pangan: Minimal 20 Persen untuk Swasembada Pangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong alokasi minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan guna mendukung swasembada pangan dan pemberdayaan ekonomi desa, sesuai Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025.