BKSDA Papua Bidik 50 Kelompok Usaha HHBK di 2025 untuk Kurangi Ketergantungan Kayu

BKSDA Papua berencana mengembangkan 50 kelompok usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada 2025 untuk mengurangi eksploitasi hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua menetapkan target ambisius: pengembangan 50 kelompok usaha berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada tahun 2025. Inisiatif ini diluncurkan sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan kayu hutan, yang selama ini menjadi praktik umum dan berdampak pada kelestarian lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong perekonomian lokal dan menjaga kelestarian alam Papua.

Kepala Bagian Tata Usaha BBKSDA Papua, Amin Suprayitno, dalam pernyataan resmi di Jayapura pada Jumat, 21 Februari, menegaskan komitmen BKSDA terhadap program pengembangan usaha ekonomi produktif dari HHBK. "Sehingga pada 2025 ini kami bakal menyasar lagi 50 kelompok usaha dari HHBK," tegasnya. Target ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah berjalan, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi masyarakat Papua.

Pengembangan kelompok usaha HHBK ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada pelestarian lingkungan. Dengan mengurangi ketergantungan pada kayu hutan, diharapkan tekanan terhadap ekosistem hutan di Papua dapat berkurang secara signifikan. Program ini merupakan bagian integral dari upaya konservasi alam yang lebih luas di wilayah tersebut.

Sasaran dan Strategi BKSDA Papua

Sebanyak 50 kelompok usaha HHBK yang ditargetkan BKSDA Papua akan tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Merauke, Timika, Biak, dan Asmat. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Strategi yang diterapkan meliputi pendampingan intensif bagi kelompok usaha, pemantauan berkala untuk memastikan keberlanjutan usaha, dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif.

Amin Suprayitno menjelaskan bahwa program ini membutuhkan anggaran yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 saja, anggaran untuk fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi di beberapa kabupaten, termasuk Merauke, Biak, Supiori, Nabire, Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Kota Jayapura, mencapai hampir Rp1,3 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pendampingan kelompok, monitoring dan evaluasi, hingga pemberian bantuan langsung kepada 50 kelompok usaha yang menjadi sasaran program.

Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa dana, tetapi juga mencakup pelatihan dan pendampingan teknis. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelompok usaha mampu mengelola usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan. BKSDA Papua berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kelompok usaha agar dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Contoh Pengembangan Kelompok Usaha HHBK

Sebagai contoh nyata dari program ini, di Kabupaten Jayapura telah dilakukan pembinaan terhadap kelompok tani anggrek. Selain itu, terdapat juga kelompok wisata terbatas yang fokus pada pengamatan burung Cenderawasih. Beberapa kelompok perikanan dan perkebunan juga telah mendapatkan dukungan dari BKSDA Papua. Keberagaman jenis usaha ini menunjukkan komitmen BKSDA untuk mendukung berbagai potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Untuk tahun 2025, BKSDA Papua akan melakukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi usaha HHBK lainnya yang dapat dikembangkan. Hal ini menunjukkan komitmen BKSDA Papua untuk terus berinovasi dan mencari solusi yang tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menjaga kelestarian lingkungan. Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan adanya pengembangan ekonomi dari HHBK, diharapkan beban lingkungan yang selama ini ditanggung oleh masyarakat akibat ketergantungan pada hutan akan berkurang secara bertahap. Masyarakat akan beralih ke kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga kesejahteraan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.