Pemprov Kalbar Gandeng Empat Mitra Percepat Pengelolaan Perhutanan Sosial
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan empat mitra strategis untuk mempercepat pengelolaan perhutanan sosial, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengambil langkah besar dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan menjalin kerja sama bersama empat mitra strategis. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang dilakukan pada Selasa di Pontianak. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengelolaan perhutanan sosial di wilayah Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Adi Yani, menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan hidup. Kerja sama ini juga didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Mitra strategis yang terlibat dalam kerja sama ini terdiri dari Yayasan Sangga Bumi Lestari, Rainforest Alliance, Yayasan IAR Indonesia (YIARI), dan PT Pribumi. Keempat mitra ini akan berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Pemprov Kalbar berharap sinergi ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.
Kerja Sama untuk Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Adi Yani menekankan pentingnya kerja sama ini dalam memperkuat peran mitra pembangunan dalam mendampingi masyarakat kawasan hutan. Kalimantan Barat, menurutnya, termasuk provinsi yang paling progresif secara nasional dalam implementasi program perhutanan sosial. Masyarakat diberikan akses pengelolaan hutan hingga 35 tahun, bahkan tak terbatas dalam skema Hutan Adat selama komunitas hukum adatnya masih eksis. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan.
Lebih dari 14 mitra pembangunan telah tergabung dalam Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (P3S) Kalbar. Pendampingan dilakukan melalui tiga pendekatan utama: penguatan kelembagaan masyarakat, pengelolaan kawasan hutan, dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara DLHK, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan para mitra pembangunan diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan pengangguran. Pemprov Kalbar menyadari bahwa pengelolaan perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Penandatanganan kerja sama ini menjadi bagian penting dalam memperkuat peran mitra pembangunan dalam mendampingi masyarakat kawasan hutan," kata Adi Yani.
Pemanfaatan Perhutanan Sosial untuk Ketahanan Pangan
Salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah pemanfaatan kawasan perhutanan sosial untuk pengembangan tanaman pangan. Hal ini merupakan bagian dari strategi daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola lahan hutan secara berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada sumber pangan eksternal.
Pemprov Kalbar berharap sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kalbar, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan. Dengan adanya pendampingan dan dukungan teknis dari mitra pembangunan, diharapkan masyarakat dapat mengelola hutan secara lestari dan meningkatkan taraf hidupnya.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perhutanan sosial di Kalbar. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan mitra pembangunan, diharapkan dapat meminimalisir hambatan dan kendala dalam pengelolaan perhutanan sosial.
Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif ini, Pemprov Kalbar optimis dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan.
Dengan dukungan dari mitra pembangunan, diharapkan pengelolaan perhutanan sosial di Kalbar akan semakin optimal dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
Kesimpulan
Kerja sama Pemprov Kalbar dengan empat mitra strategis menandai langkah signifikan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung ketahanan pangan, dan melestarikan lingkungan hidup di Kalimantan Barat.
