Gubernur Kalbar Gandeng NGO, Perkuat Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berkolaborasi dengan empat NGO untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan hutan.
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, Selasa (6/5) di Pontianak, meluncurkan inisiatif strategis untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pengelolaan perhutanan sosial. Inisiatif ini melibatkan kerja sama kuat dengan empat organisasi non-pemerintah (NGO) yaitu Yayasan Sangga Bumi Lestari, Rainforest Alliance, PT Premium Rempah Bumi (Pribumi) Indonesia, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama, menandai langkah besar dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Lebih dari 56 persen desa di Kalbar, atau sekitar 1.157 dari total 2.046 desa, terletak di dalam atau sekitar kawasan hutan. Dengan luas hutan mencapai ± 8,4 juta hektare (sekitar 58 persen wilayah Kalbar), program perhutanan sosial menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan di provinsi Kalimantan Barat.
Hingga akhir tahun 2024, tercatat 271 persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan total luas area sekitar 701 ribu hektare. Pengelolaan tersebut tersebar di lebih dari 210 desa di 12 kabupaten, meliputi berbagai jenis kawasan seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Kerja sama dengan NGO diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kawasan-kawasan tersebut.
Kerja Sama dengan NGO untuk Pengelolaan Perhutanan Sosial
Kerja sama dengan NGO ini merupakan langkah kunci dalam strategi Pemprov Kalbar untuk memperkuat program perhutanan sosial. NGO-NGO tersebut akan berperan aktif dalam pendampingan, pelatihan, dan pembinaan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan dan meningkatkan pendapatan mereka.
Gubernur Norsan menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, tidak hanya fokus pada pengelolaan hutan, tetapi juga pada pemasaran produk. Pemprov Kalbar, dengan dukungan Forest Investment Program-1 (FIP-1), telah membangun galeri hasil hutan sebagai platform untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk perhutanan sosial. Produk-produk lokal seperti Kopi Liberika, madu hutan, tengkawang, gula semut, dan berbagai pangan lokal lainnya akan dipromosikan melalui galeri ini.
Lebih lanjut, Gubernur Norsan meminta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk memberikan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan kepada kelompok perhutanan sosial. Ia juga mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dan mitra Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPPS) dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat berbasis hutan lestari. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk keberhasilan program.
Tantangan Pemasaran dan Regulasi Kratom
Gubernur Norsan juga menyoroti tantangan dalam pemasaran produk hasil hutan, khususnya terkait regulasi kratom yang belum terkoordinasi. Perbedaan regulasi antar daerah menyebabkan fluktuasi harga yang merugikan masyarakat. "Permasalahannya di regulasi kratom, kita ini tidak kompak dan tidak bersatu, tapi kalau kita sama-sama kompak, satu tempat, tidak akan terjadi persaingan harga," ungkap Gubernur Norsan.
Ketidakkonsistenan regulasi ini menjadi hambatan serius bagi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kratom. Oleh karena itu, koordinasi dan harmonisasi regulasi menjadi sangat penting untuk menciptakan pasar yang adil dan menguntungkan bagi para petani dan pengelola hutan.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta regulasi yang lebih terpadu dan harmonis, sehingga dapat mengatasi disparitas harga dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Penguatan Kolaborasi untuk Keberlanjutan
Melalui kerja sama lintas sektor dan kolaborasi yang kuat dengan NGO, Pemprov Kalbar optimis program perhutanan sosial akan menjadi solusi konkret untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa tanpa mengorbankan kelestarian hutan. "Pengelolaan hutan yang baik adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan hutan Kalbar tetap menjadi sumber kehidupan berkelanjutan," tegas Gubernur Norsan.
Inisiatif ini menandai komitmen kuat Pemprov Kalbar dalam membangun kemitraan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan program perhutanan sosial dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.
Keberhasilan program ini akan bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, NGO, sektor swasta, dan masyarakat desa itu sendiri. Kolaborasi dan sinergi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
