Kemenhut dan Kemnaker sepakat membuka peluang kerja di sektor kehutanan melalui pengelolaan 15 juta hektar lahan untuk wanatani dan agroforestri, menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan petani.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan 715,03 hektare lahan perkebunan sawit ilegal milik PT Selago Makmur Plantation di Dharmasraya, Sumatera Barat, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Provinsi Papua Barat Daya segera konsultasikan dokumen FOLU Net Sink 2030 ke Kemenhut untuk mendapat persetujuan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca hingga 2030 dan membuka peluang pendanaan.

Kementerian LHK memberikan persetujuan pengelolaan hutan kampung di tiga kampung Raja Ampat, Papua Barat Daya, seluas hampir 5.300 hektare untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pelestarian alam.

Menteri Kehutanan (Menhut) RI mengumumkan potensi 7 juta hektar lahan baru untuk perhutanan sosial, mendukung program ketahanan pangan nasional dan memberdayakan petani.

Pencabutan 18 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain untuk memenuhi kewajiban mereka.

Peneliti BRIN mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai solusi degradasi hutan akibat eksploitasi dan perubahan iklim, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong peningkatan nilai ekonomi hutan melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan menekankan multi-usaha kehutanan dan evaluasi berkala.

Pemerintah Provinsi Lampung mengidentifikasi 160 ribu hektare lahan di blok pemanfaatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berpotensi untuk dikelola melalui perizinan berusaha atau program perhutanan sosial, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestaria