Papua Barat Daya Konsultasikan Dokumen FOLU Net Sink 2030 ke Kemenhut
Provinsi Papua Barat Daya segera konsultasikan dokumen FOLU Net Sink 2030 ke Kemenhut untuk mendapat persetujuan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca hingga 2030 dan membuka peluang pendanaan.
Provinsi Papua Barat Daya, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan, akan segera mengonsultasikan dokumen Foresty and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atas rencana aksi FOLU Net Sink 2030 di provinsi tersebut. Dokumen ini, yang telah ditandatangani Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, merupakan rencana strategis untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga tahun 2030. Konsultasi akan dilakukan dalam waktu dekat, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu.
Menurut Kelly Kambu, dokumen FOLU Net Sink 2030 sangat krusial bagi Papua Barat Daya. Dokumen ini menjabarkan target, kebijakan, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai target penurunan emisi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenhut, pemerintah provinsi akan menyusun proposal untuk mendapatkan pendanaan tambahan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keberhasilan mendapatkan persetujuan dokumen ini diharapkan akan membuka akses bagi Papua Barat Daya untuk mendapatkan dana dari kementerian terkait. Hal ini penting mengingat komitmen provinsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melestarikan hutan sebagai aset negara dan paru-paru dunia. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim.
Langkah-Langkah Strategis Menuju FOLU Net Sink 2030
Proses konsultasi dokumen FOLU Net Sink 2030 ke Kemenhut merupakan langkah awal yang penting. Setelah mendapatkan persetujuan, pemerintah provinsi akan fokus pada penyusunan proposal untuk mendapatkan pendanaan tambahan. Pendanaan ini akan digunakan untuk mendukung program-program yang tercantum dalam rencana aksi FOLU Net Sink 2030.
Salah satu fokus utama adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan perlindungan hutan. Pemerintah provinsi juga akan terus berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Bantuan dari BPDLH diharapkan dapat segera terealisasi. Proposal telah diajukan dan sedang dalam proses verifikasi. Diperkirakan dana tersebut akan cair pada bulan Maret atau April. Dana ini akan menjadi tambahan penting untuk mendukung implementasi rencana aksi FOLU Net Sink 2030.
Dukungan dan Apresiasi
Julian Kelly Kambu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penyelenggaraan workshop FOLU Net Sink 2030 di Sorong pada bulan Februari lalu. Workshop tersebut sangat bermanfaat dalam mempersiapkan dokumen rencana aksi. Dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, Papua Barat Daya optimis dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan rencana aksi FOLU Net Sink 2030.
Ia menambahkan bahwa dokumen tersebut telah disiapkan dengan matang dan siap untuk dikonsultasikan ke kementerian. Setelah mendapatkan persetujuan, implementasi rencana aksi akan segera dimulai, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Papua Barat Daya dalam berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.
Dengan adanya dukungan pendanaan dari berbagai sumber, diharapkan program-program yang tercantum dalam rencana aksi FOLU Net Sink 2030 dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini akan berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.
Kesimpulan
Konsultasi dokumen FOLU Net Sink 2030 ke Kemenhut merupakan langkah strategis Papua Barat Daya dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan melestarikan hutan. Dukungan pendanaan dari berbagai sumber akan menjadi kunci keberhasilan implementasi rencana aksi ini, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat Papua Barat Daya.
