Papua Barat Siap Optimalkan Program FOLU Net Sink 2030 dengan Dana Hibah Norwegia
Papua Barat telah menyelesaikan proposal kegiatan pengurangan emisi GRK untuk mendukung Program FOLU Net Sink 2030, memanfaatkan dana hibah Result Based Contribution (RBC) Norwegia.
Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan penyusunan proposal kegiatan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Proposal ini akan memanfaatkan dana hibah Result Based Contribution (RBC) dari Norwegia dan bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian target Program FOLU Net Sink 2030. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy Walter Susanto, mengumumkan hal ini di Manokwari pada Senin, 24 Februari 2024. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Proposal tersebut, yang mencakup berbagai kegiatan untuk meningkatkan penyerapan karbon, akan segera dipresentasikan kepada pemerintah pusat. "Kemungkinan akhir bulan Februari ini kami tanda tangan proposal dengan kementerian," ujar Jimmy. Kegiatan yang diusulkan meliputi penguatan pengelolaan hutan, Program Kampung Iklim (Proklim), rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati, dan arsitektur REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation).
Dana hibah ini merupakan bentuk kontribusi internasional terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyerap karbon. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program pemberdayaan kelompok perhutanan sosial dan program kehutanan lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan melibatkan sejumlah lembaga non-pemerintah (LSM) konservasi sebagai pelaksana program, sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Program Prioritas Penyerapan Karbon
Tujuh program prioritas penyerapan biomasa karbon pada sektor kehutanan telah tercantum dalam dokumen Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program-program ini meliputi strategi reduksi deforestasi dan degradasi hutan, strategi pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan ekosistem hutan gambut, pengelolaan ekosistem hutan mangrove, dan penyediaan instrumen informasi untuk pengendalian perubahan iklim. "Misalnya penerbitan izin penggunaan kawasan hutan mulai dibatasi supaya tidak terjadi deforestasi dan degradasi hutan," jelas Jimmy.
Salah satu lembaga yang telah mengajukan diri sebagai pelaksana program adalah Samdhana Institute, yang memiliki pengalaman dalam program serupa di Kabupaten Teluk Bintuni. Namun, Pemprov Papua Barat berupaya untuk melibatkan lebih banyak LSM agar dapat dipilih sesuai dengan kondisi daerah dan budaya masyarakat adat setempat. "Kami sudah ajukan ke BPDLH supaya bisa lebih dari satu lemtara yang akan presentasi kegiatan mereka ke gubernur," tambah Jimmy.
Penting untuk dicatat bahwa dana hibah ini tidak akan langsung masuk ke rekening kas daerah. Penggunaannya harus sesuai dengan program yang telah disusun dan disetujui. "Dana itu tidak hilang, tapi tidak masuk lewat rekening kas daerah. Pemanfaatannya harus dengan program yang disusun," tegas Jimmy.
Integrasi dengan Perencanaan Daerah
Rencana aksi FOLU Net Sink 2030 telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua Barat 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Program penyerapan karbon ini diharapkan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat hukum adat melalui kompensasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014.
Dengan adanya komitmen dan langkah nyata seperti penyelesaian proposal ini, Papua Barat menunjukkan keseriusannya dalam berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi GRK dan mencapai target FOLU Net Sink 2030. Kerjasama dengan lembaga internasional dan integrasi program dengan perencanaan daerah menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik lingkungan maupun ekonomi, bagi masyarakat Papua Barat. Melalui pengelolaan hutan lestari dan penyerapan karbon, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Proses seleksi lembaga pelaksana program juga memastikan agar program ini dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi spesifik di Papua Barat.
