Kemenhut dan Inggris Perkuat Kerja Sama Perhutanan Sosial: Jaga Kelestarian dan Kesejahteraan Masyarakat
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Inggris memperkuat kerja sama pengembangan perhutanan sosial untuk menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) baru-baru ini memperkuat kerja samanya dengan Inggris dalam percepatan pengembangan perhutanan sosial. Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLH) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) Inggris di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk menyeimbangkan pelestarian hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. "Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melestarikan hutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, bukan satu hal yang terpisah," ujar Menhut.
Program perhutanan sosial, yang dilanjutkan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Dengan program ini, masyarakat dapat memanfaatkan hutan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistemnya. Hal ini juga menandai perubahan signifikan dalam pendekatan pengelolaan hutan di Indonesia.
Penguatan Perhutanan Sosial: Kerja Sama Indonesia-Inggris
Kerja sama antara Kemenhut dan Inggris ini difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan inisiasi modal pembiayaan campuran untuk usaha perhutanan sosial. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. "Langkah ini tidak hanya untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan inisiasi modal pembiayaan campuran untuk usaha perhutanan sosial," kata Jermey. "Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, memperkuat perhutanan sosial dan memastikan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan."
Jermey juga melihat perhutanan sosial sebagai mekanisme penting untuk pertanian dan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang tengah fokus pada peningkatan ketahanan pangan nasional. "Perhutanan sosial merupakan mekanisme penting untuk pertanian yang memiliki peran untuk ketahanan pangan sesuai dengan program Presiden Prabowo," tambahnya.
Menhut Raja Juli Antoni menambahkan bahwa program ini mengubah pola pikir Kementerian Kehutanan. "Program perhutanan sosial mengubah mindset kami di (Kementerian) Kehutanan yang tadinya mengusir masyarakat dari hutan," kata Menhut. "Sekarang kami mengundang masyarakat ke dalam hutan untuk memanfaatkan hutan, tapi secara bersamaan menjaga kelestarian hutan dan menjaga keanekaragaman hayati," katanya lagi.
Kerja Sama dengan DIY: Integrasi Konsep Keistimewaan Yogyakarta
Selain kerja sama dengan Inggris, Menhut juga menandatangani MoU dengan Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X. MoU ini berfokus pada pengembangan rencana terpadu perhutanan sosial berbasis keistimewaan daerah Yogyakarta. Tema yang diangkat adalah integrasi konsep keistimewaan Yogyakarta dalam konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau Integrated Forest Farming Development.
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan hutan di Yogyakarta, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan potensi daerah. Integrasi konsep keistimewaan daerah dalam pengelolaan hutan diharapkan dapat memberikan model pengelolaan hutan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan hutan di Indonesia dapat semakin optimal. Tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Model perhutanan sosial ini menjadi contoh yang baik dalam upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Secara keseluruhan, inisiatif ini menandai langkah maju dalam pengelolaan hutan di Indonesia, yang menggabungkan upaya konservasi dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Inggris, diharapkan program perhutanan sosial dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Indonesia.
