Tahukah Anda? DPD RI Dukung Penuh Penguatan Kekuatan Militer Indonesia untuk Wujudkan Astacita Prabowo

DPD RI berkomitmen penuh mendukung penguatan Kekuatan Militer Indonesia demi terwujudnya Astacita Presiden Prabowo. Bagaimana peran DPD dalam kebijakan pertahanan nasional?

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh Program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini berfokus pada penguatan sistem pertahanan keamanan negara, yang dianggap krusial untuk melindungi kekayaan alam Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan Najamudin usai menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu. DPD RI akan mengawal kebijakan pertahanan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Langkah ini diambil untuk memastikan Indonesia memiliki militer yang tangguh dan tidak mudah diremehkan di kancah internasional. Penguatan pertahanan juga bertujuan melindungi seluruh sumber daya nasional yang sebagian besar tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Konsep Pertahanan Rakyat Semesta dan Peran DPD RI

Menurut Sultan Najamudin, konsep pertahanan rakyat semesta bukan sekadar tentang kesiapan militer semata. Konsep ini juga melibatkan aspek keamanan sosial, kemandirian ekonomi, serta kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi. Ini merupakan pendekatan komprehensif dalam menjaga kedaulatan negara.

Sebagai seorang senator, Sultan menekankan bahwa tugas DPD RI adalah memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk pertahanan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab memastikan infrastruktur pertahanan dan pelatihan masyarakat tersebar merata di semua wilayah. Tidak ada daerah yang boleh tertinggal dalam aspek kesiapsiagaan ini.

Semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangat selaras dengan peran DPD RI sebagai lembaga negara. DPD RI merepresentasikan kepentingan daerah, sehingga memastikan setiap provinsi, kabupaten, dan kota mendapatkan perhatian adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan.

Dukungan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pertahanan Nasional

Sultan Najamudin mengapresiasi peresmian enam Komando Daerah Militer (Kodam), 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Koarmada), dan tiga Komando Daerah Angkatan Udara (Koopsud). Peresmian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat struktur pertahanan di berbagai wilayah Indonesia.

DPD RI akan memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan perhatian yang adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Keamanan nasional, menurut Sultan, dimulai dari keamanan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan menjadi prioritas.

Sebagai putra daerah Bengkulu, Sultan secara khusus menyoroti pentingnya memperkuat kesiapan pertahanan di wilayah pesisir barat Sumatera. Bengkulu, sebagai pintu gerbang Samudra Hindia, memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis yang memadai, termasuk dukungan untuk Kodam XXI/Raden Inten yang baru didirikan.

Pesan Presiden Prabowo dan Semangat Kebangsaan

Sultan Najamudin juga menyatakan dukungan penuh terhadap pesan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Presiden Prabowo menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak suka perang, namun tidak akan pernah mau dijajah kembali.

Presiden menegaskan, "sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu," yang berarti seluruh elemen bangsa harus bersatu padu mempertahankan negara. Semangat ini menjadi landasan bagi penguatan pertahanan nasional dan kesiapsiagaan seluruh rakyat.

Dalam acara tersebut, Sultan menyoroti beberapa momen penting, termasuk kenaikan pangkat Danjen Kopassus menjadi bintang tiga dan pelantikan beberapa Pangdam di Kodam baru. Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada tokoh-tokoh militer berjasa, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat.

Empat tokoh militer yang mendapatkan Jenderal Kehormatan adalah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Agus Sutomo, almarhum Ali Sadikin, dan Yunus Yosfiah. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pengalaman dijajah harus menjadi pelajaran penting agar Indonesia tidak lagi dijajah, sehingga militer harus kuat bersama masyarakat.