Pemkab Barito Timur Perbaiki Pengelolaan Keuangan, Dapatkan Masukan dari BPKP Kalteng
Pemkab Barito Timur Perbaiki Pengelolaan Keuangan, Dapatkan Masukan dari BPKP Kalteng

Pemerintah Kabupaten Barito Timur meminta masukan dari BPKP Kalteng untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan PAD dan pengadaan barang/jasa.

Gubernur Papua Minta OPD Optimalkan Potensi PAD untuk Percepat Pembangunan
Gubernur Papua Minta OPD Optimalkan Potensi PAD untuk Percepat Pembangunan

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta seluruh OPD untuk gencar menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mencapai target Rp515 miliar di tahun 2025 dan mempercepat pembangunan di Papua.

Gubernur Babel Panggil Bupati/Wali Kota Se-Babel Bahas Strategi Peningkatan PAD
Gubernur Babel Panggil Bupati/Wali Kota Se-Babel Bahas Strategi Peningkatan PAD

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-daerah untuk mencari solusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan signifikan.

Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD
Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah, terutama sektor pajak daerah dan pajak burung walet.

Prioritas RKPD Kalbar 2026: Penuhi Kebutuhan Masyarakat dan Tingkatkan IPM
Prioritas RKPD Kalbar 2026: Penuhi Kebutuhan Masyarakat dan Tingkatkan IPM

Wagub Kalbar tekankan pentingnya penyusunan RKPD yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan IPM, serta selaras dengan program Pemprov dan Pemkab Bengkayang.

BPKP Beri Referensi Pengambilan Kebijakan Pemda Konawe Selatan
BPKP Beri Referensi Pengambilan Kebijakan Pemda Konawe Selatan

BPKP hadir di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, untuk memberikan referensi kepada pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan dan meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Pemkab Tanah Bumbu dan BPK Kalsel Perkuat Sinergi untuk Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Pemkab Tanah Bumbu dan BPK Kalsel Perkuat Sinergi untuk Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Selatan memperkuat kerja sama untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Pulang Pisau dan Kejari Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum
Pemkab Pulang Pisau dan Kejari Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum

Pemkab Pulang Pisau dan Kejari setempat jalin kerja sama untuk memperkuat pendampingan hukum, memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta optimalkan pendapatan asli daerah.

Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan
Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.

BPKP Malut Komitmen Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPKP Malut Komitmen Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKP Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Maluku Utara, termasuk fokus pada SDM, penurunan stunting, dan kesejahteraan sosial.

BPKP Fokus Pengawasan 7 Sektor Utama di 2025: Pembangunan SDM hingga Energi Berkelanjutan
BPKP Fokus Pengawasan 7 Sektor Utama di 2025: Pembangunan SDM hingga Energi Berkelanjutan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tujuh sektor prioritas pengawasan di 2025, termasuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan, serta menargetkan peningkatan kualitas belanja daerah.