Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Gubernur Babel Minta Kejati Awasi Proyek Pembangunan Daerah
Gubernur Babel Minta Kejati Awasi Proyek Pembangunan Daerah

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung meminta Kejati Babel mengawasi seluruh proyek pembangunan daerah untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan sesuai aturan, guna mengatasi defisit keuangan daerah.

Pemkab Pulang Pisau Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan
Pemkab Pulang Pisau Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan

Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa'i, berkoordinasi dengan BPKP Kalteng untuk memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan daerah, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan UMKM.

BPK Perkuat Pengawasan Keuangan Negara: Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
BPK Perkuat Pengawasan Keuangan Negara: Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal, ditandai dengan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut.

Bupati Gorontalo Pastikan Efektivitas Pembangunan Daerah dengan Evaluasi APBD 2025
Bupati Gorontalo Pastikan Efektivitas Pembangunan Daerah dengan Evaluasi APBD 2025

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, melakukan evaluasi APBD 2025 untuk memastikan efektivitas program pembangunan daerah dan keselarasannya dengan 12 instruksi bupati, termasuk fokus pada restorasi pemerintahan, tata kelola, dan keuangan daerah.

Pemkab Konsel dan BPKP Sultra Jalin Sinergi Cegah Penyimpangan Keuangan
Pemkab Konsel dan BPKP Sultra Jalin Sinergi Cegah Penyimpangan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berkolaborasi dengan BPKP Sultra dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan mencegah penyimpangan anggaran senilai Rp1,8 triliun.

Pemprov Banten dan BPKP Perkuat Sinergi Pengawasan Pembangunan
Pemprov Banten dan BPKP Perkuat Sinergi Pengawasan Pembangunan

Gubernur Banten dan BPKP Provinsi Banten jalin sinergi untuk memperkuat pengawasan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna mewujudkan Banten yang lebih maju, adil, dan bebas korupsi.

BPK Kalbar Kawal Pengelolaan Keuangan Daerah, Dorong Efektivitas dan Transparansi
BPK Kalbar Kawal Pengelolaan Keuangan Daerah, Dorong Efektivitas dan Transparansi

Kepala BPK Perwakilan Kalbar yang baru, Sri Haryati, berkomitmen mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan, melanjutkan capaian opini WTP dan memastikan manfaat APBN bagi kesejahteraan rakyat.

BPKP Malut Komitmen Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPKP Malut Komitmen Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKP Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Maluku Utara, termasuk fokus pada SDM, penurunan stunting, dan kesejahteraan sosial.

BPKP Fokus Pengawasan 7 Sektor Utama di 2025: Pembangunan SDM hingga Energi Berkelanjutan
BPKP Fokus Pengawasan 7 Sektor Utama di 2025: Pembangunan SDM hingga Energi Berkelanjutan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tujuh sektor prioritas pengawasan di 2025, termasuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan, serta menargetkan peningkatan kualitas belanja daerah.

Pemkab Bantul Tingkatkan Sinergi OPD untuk Pembangunan Daerah
Pemkab Bantul Tingkatkan Sinergi OPD untuk Pembangunan Daerah

Pemkab Bantul menggelar Rakor pengendalian daerah untuk meningkatkan sinergi antar OPD dalam pembangunan, evaluasi kinerja, dan memastikan pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BPKP Kalbar Awasi Efisiensi Anggaran APBD 2025
BPKP Kalbar Awasi Efisiensi Anggaran APBD 2025

Tim BPKP Kalbar melakukan evaluasi efisiensi anggaran APBD 2025 di sejumlah lembaga pemerintahan Kalbar, fokus pada lima sektor utama dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.