Gubernur Babel Kaji Mutasi Pejabat: Prioritaskan Pemerintahan Bersih dan Profesional
Gubernur Babel Kaji Mutasi Pejabat: Prioritaskan Pemerintahan Bersih dan Profesional

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, tengah mengkaji mutasi pejabat dan kepala OPD untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari pengaruh politik praktis, demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Gubernur Babel Gandeng BPK Awasi Aliran Dana APBD, Prioritaskan Transparansi di Rumah Sakit
Gubernur Babel Gandeng BPK Awasi Aliran Dana APBD, Prioritaskan Transparansi di Rumah Sakit

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melibatkan BPK untuk mengawasi aliran dana APBD, khususnya anggaran rumah sakit, demi transparansi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Babel Prioritaskan Peningkatan Pelabuhan untuk Lancarkan Transportasi Laut
Babel Prioritaskan Peningkatan Pelabuhan untuk Lancarkan Transportasi Laut

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung fokus meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi melalui kelancaran transportasi laut.

Pemkab Bangka Tengah Jalin Kerja Sama dengan Kejari Awasi Penggunaan Dana Desa
Pemkab Bangka Tengah Jalin Kerja Sama dengan Kejari Awasi Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkolaborasi dengan Kejari untuk mengawasi penggunaan dana desa guna mencegah penyimpangan dan memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Pemprov Banten dan BPKP Perkuat Sinergi Pengawasan Pembangunan
Pemprov Banten dan BPKP Perkuat Sinergi Pengawasan Pembangunan

Gubernur Banten dan BPKP Provinsi Banten jalin sinergi untuk memperkuat pengawasan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna mewujudkan Banten yang lebih maju, adil, dan bebas korupsi.

Efisiensi Anggaran Sulteng: Kinerja Daerah Tetap Prima, Fokus Kesejahteraan Rakyat
Efisiensi Anggaran Sulteng: Kinerja Daerah Tetap Prima, Fokus Kesejahteraan Rakyat

Gubernur Sulteng tegaskan efisiensi anggaran tidak menghambat kinerja daerah, justru prioritaskan beasiswa, layanan administrasi kependudukan, dan program pro-rakyat.

Kejagung Siap Dampingi Hukum Pembangunan Jakarta: Jaga Rp91 Triliun APBD
Kejagung Siap Dampingi Hukum Pembangunan Jakarta: Jaga Rp91 Triliun APBD

Kejaksaan Agung siap beri pendampingan hukum Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan untuk mencegah penyimpangan anggaran APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp91 triliun.