Pemkab Konsel dan BPKP Sultra Jalin Sinergi Cegah Penyimpangan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berkolaborasi dengan BPKP Sultra dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan mencegah penyimpangan anggaran senilai Rp1,8 triliun.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Jumat di Auditorium kantor bupati Konsel. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran keuangan negara di Konsel, serta mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Bupati Konsel, Irham Kalenggo, secara langsung membuka FGD tersebut. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada BPKP Sultra atas dukungannya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Irham berharap FGD ini akan menghasilkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Konsel.
Total APBD Konsel tahun ini mencapai Rp1,8 triliun. Anggaran yang cukup besar ini perlu dikelola dengan optimal dan akuntabel untuk menunjang berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan pengembangan sektor pariwisata. Irham menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang matang sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah
Bupati Irham Kalenggo menegaskan bahwa pengelolaan perencanaan dan penganggaran merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah. Perencanaan yang optimal akan mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel. Beliau berharap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Konsel berperan aktif dalam FGD ini untuk memaksimalkan proses perencanaan dan penganggaran di masing-masing instansi.
Irham juga menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan visi dan misi Kabupaten Konsel, yaitu terwujudnya Konsel yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Dengan demikian, setiap program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien.
Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, turut hadir dalam FGD tersebut bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, ST Chadidjah, Kepala Inspektorat Narlian, dan sejumlah kepala OPD lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan transparan.
Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
FGD ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para kepala OPD tentang pentingnya perencanaan dan penganggaran yang baik. Dengan adanya bimbingan dan arahan dari BPKP Sultra, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Anggaran senilai Rp1,8 triliun merupakan tanggung jawab besar yang harus dikelola dengan penuh integritas dan profesionalisme. Transparansi dalam setiap proses penganggaran dan pelaporan keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Melalui sinergi antara Pemkab Konsel dan BPKP Sultra, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Konsel akan semakin baik dan mampu mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Konawe Selatan akan semakin transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
