Kemenkum Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel Perkuat Sinergi Pengelolaan Anggaran
Kemenkumham Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel memperkuat kerja sama dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk membahas perubahan nomenklatur dan efisiensi anggaran.
Banjarmasin, 11 Februari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalsel semakin mempererat kolaborasi dalam pengelolaan anggaran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya sinergi dengan Kanwil DJPb. "Kerja sama yang erat dengan DJPb sangat krusial untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran dan kelancaran tugas kelembagaan," ujarnya dalam pertemuan dengan Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, beserta jajarannya di Banjarmasin, Selasa lalu.
Pembahasan Isu Strategis Pengelolaan Anggaran
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan keuangan negara. Salah satu poin penting adalah perubahan nomenklatur di lingkungan Kemenkumham. Struktur organisasi Kemenkumham kini telah terbagi menjadi beberapa unit, termasuk Kanwil Kemenkumham, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kanwil HAM. Perubahan ini memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dan struktur kelembagaan.
Diskusi juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Salah satu tantangan yang dibahas adalah penundaan pembangunan kantor baru Kanwil Kemenkumham di Banjarbaru. Nuryanti dan jajarannya berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di setiap unit kerja juga menjadi fokus pembahasan. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan mendukung pelaksanaan program kerja secara optimal. Dengan revisi DIPA, diharapkan setiap program dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sinergi Antar Instansi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kunjungan Kepala Kanwil DJPb Kalsel tersebut merepresentasikan komitmen untuk memperkuat kerja sama antar instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Nuryanti kembali menegaskan pentingnya sinergi yang baik antara Kemenkumham Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel. "Sinergi yang kuat dengan DJPb sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran dan kelancaran tugas-tugas kelembagaan," tegasnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut, pertemuan ini juga menandai komitmen bersama untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Ke depannya, kedua instansi berencana untuk melakukan pertemuan rutin guna membahas perkembangan pengelolaan anggaran dan mencari solusi atas tantangan yang mungkin muncul. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan.
Dengan adanya sinergi yang kuat ini, diharapkan pengelolaan anggaran di Kalimantan Selatan dapat semakin efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
