Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Inpres Efisiensi Anggaran: Momentum Transparansi Keuangan Daerah Kalsel
Inpres Efisiensi Anggaran: Momentum Transparansi Keuangan Daerah Kalsel

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran mendorong peningkatan transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Selatan, menjadikan Kalsel sebagai contoh bagi daerah lain.

Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kemenkum Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel Perkuat Sinergi Pengelolaan Anggaran
Kemenkum Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel Perkuat Sinergi Pengelolaan Anggaran

Kemenkumham Kalsel dan Kanwil DJPb Kalsel memperkuat kerja sama dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk membahas perubahan nomenklatur dan efisiensi anggaran.

Kemenkumham Jaga Tata Kelola BMN di Tengah Transformasi
Kemenkumham Jaga Tata Kelola BMN di Tengah Transformasi

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) tetap optimal selama proses transformasi organisasi, demi menjaga akuntabilitas dan kinerja.

Kemenkum Kalsel Perkuat Pengawasan Internal Anggaran: Jaga Transparansi dan Akuntabilitas
Kemenkum Kalsel Perkuat Pengawasan Internal Anggaran: Jaga Transparansi dan Akuntabilitas

Kemenkumham Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan pengawasan internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, guna mendukung pelayanan hukum yang lebih baik.

Ditjenpas Kalteng Jaga Profesionalitas Lewat Pakta Integritas
Ditjenpas Kalteng Jaga Profesionalitas Lewat Pakta Integritas

Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah jamin profesionalisme dan transparansi kinerja melalui penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja untuk meningkatkan layanan pemasyarakatan.

RSUD Sultan Imanuddin dan Kejari Kotawaringin Barat Jalin Kerja Sama Hukum
RSUD Sultan Imanuddin dan Kejari Kotawaringin Barat Jalin Kerja Sama Hukum

RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan Kejari Kotawaringin Barat resmi menjalin kerja sama pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta layanan kesehatan.

Kemenkum Prioritaskan Tata Kelola Keuangan di Masa Transisi
Kemenkum Prioritaskan Tata Kelola Keuangan di Masa Transisi

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkomitmen pada tata kelola keuangan yang baik selama masa transisi pembentukan tiga kementerian baru, yaitu Kemenkum, KemenHAM, dan Kemenimipas, dengan audit BPK sebagai langkah akhir pemeriksaan keuangan Kemenkum