Kemenkumham Kalbar Perkuat Rekonsiliasi Anggaran: Jamin Transparansi dan Akuntabilitas
Kemenkumham Kalbar melakukan rekonsiliasi anggaran untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hal ini diwujudkan melalui langkah rekonsiliasi menyeluruh di seluruh jajarannya. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang akurat, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Joni Pesta Simamora, menjelaskan bahwa rekonsiliasi melibatkan Kanwil Kemenkumham, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Rekonsiliasi ini bertujuan memastikan pengelolaan anggaran yang akurat, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," ujarnya di Pontianak, Selasa (25/2).
Joni menekankan pentingnya transparansi keuangan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, laporan keuangan bukan hanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi juga cermin profesionalisme dalam mengelola keuangan negara sesuai regulasi. "Laporan keuangan yang kami susun bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, tetapi juga mencerminkan profesionalisme kami dalam mengelola keuangan negara sesuai dengan regulasi yang berlaku," tuturnya.
Langkah-langkah Rekonsiliasi dan Pentingnya Akurasi Data
Pra-rekonsiliasi yang dilakukan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyusun laporan keuangan, pengelola Barang Milik Negara (BMN), dan operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Mereka melakukan pengecekan, penyesuaian, dan verifikasi data keuangan dan BMN untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan sebelum audit. Proses ini mencakup berbagai modul SAKTI, seperti Modul Persediaan, Modul Aset, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap).
Joni Simamora menegaskan bahwa perubahan pemerintahan tidak boleh menghambat kualitas tata kelola keuangan dan aset negara. "Proses penyusunan laporan keuangan harus tetap mengutamakan akurasi, akuntabilitas, dan transparansi. Keandalan data menjadi faktor utama dalam mencerminkan tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab," tegasnya.
Selain akurasi data, penyelesaian transaksi keuangan tahun 2024, validitas dan rekonsiliasi data, kepatuhan terhadap regulasi, dan percepatan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga menjadi fokus utama. Implementasi Pengendalian Intern Pemerintah (PIPK) secara berjenjang juga diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Pemantauan dan Penyelesaian Permasalahan Data
Joni menambahkan bahwa seluruh jajaran Kemenkumham Kalbar berkomitmen dalam pemantauan dan penyelesaian berjenjang atas permasalahan data laporan keuangan. Dengan adanya pra-rekonsiliasi ini, diharapkan kualitas laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Kalbar meningkat dan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
"Dengan pra-rekonsiliasi ini, kami berharap kualitas laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Kalbar semakin meningkat dan dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenkumham Kalbar," kata Joni Pesta Simamora.
Rekonsiliasi anggaran ini merupakan langkah strategis Kemenkumham Kalbar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
