Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pemprov Sumut Bidik WTP Ke-11: Sinergi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Pemprov Sumut Bidik WTP Ke-11: Sinergi dan Akuntabilitas Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) optimis meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, berkat sinergi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

#planetantara
Wali Kota Medan Serahkan LKPD Unaudited 2024, Target Raih WTP Kembali
Wali Kota Medan Serahkan LKPD Unaudited 2024, Target Raih WTP Kembali

Wali Kota Medan menyerahkan LKPD Unaudited TA 2024 ke BPK Sumut, berharap Pemkot Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#planetantara
Wagub Bali Bidik Opini WTP ke-12 Berturut-turut: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Jadi Prioritas
Wagub Bali Bidik Opini WTP ke-12 Berturut-turut: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Jadi Prioritas

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI, menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

#planetantara
Khofifah: WTP Kesepuluh Kali Berturut-Turut Bukti Good Governance di Jatim
Khofifah: WTP Kesepuluh Kali Berturut-Turut Bukti Good Governance di Jatim

Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya oleh Pemprov Jatim menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas keuangan daerah.

#planetantara
Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan
Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.

konten ai
DPRD Jatim Kawal Rekomendasi BPK, WTP Pemprov Tak Bebas Catatan
DPRD Jatim Kawal Rekomendasi BPK, WTP Pemprov Tak Bebas Catatan

Meskipun Pemprov Jatim meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya, DPRD Jatim akan mengawal rekomendasi BPK terkait beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.

#planetantara
Sinergi Pengelolaan Keuangan Daerah: Kunci Pertahankan Predikat WTP Bone Bolango
Sinergi Pengelolaan Keuangan Daerah: Kunci Pertahankan Predikat WTP Bone Bolango

Bupati Bone Bolango tekankan pentingnya sinergi pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memastikan transparansi serta akuntabilitas anggaran.

#planetantara
Pemkab Gorontalo Utara Segera Tindak Lanjuti Temuan Pemeriksaan Keuangan BPK RI
Pemkab Gorontalo Utara Segera Tindak Lanjuti Temuan Pemeriksaan Keuangan BPK RI

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan keuangan BPK RI, termasuk masalah kas, utang, dan pembayaran tunjangan, demi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#planetantara
DPD RI Sorot Keuangan Pemkab Meranti: Dari WTP ke TMP
DPD RI Sorot Keuangan Pemkab Meranti: Dari WTP ke TMP

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI menyoroti pengelolaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti yang buruk, mengakibatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK Riau, setelah sebelumnya 12 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sumber Antara
Pemkot Palangka Raya Perkuat Kesiapan Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
Pemkot Palangka Raya Perkuat Kesiapan Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui peningkatan pelayanan publik dan integritas aparatur.

#planetantara
Bupati Wondama Serahkan DPA 2025: Rp1,04 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat
Bupati Wondama Serahkan DPA 2025: Rp1,04 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor, menyerahkan DPA APBD 2025 senilai Rp1,04 triliun kepada perangkat daerah, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Antara