Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Rumah Zakat Indonesia menggelar Program Kemaslahatan 2025 di Unhas Makassar, membagikan beasiswa, bingkisan lebaran, dan mushaf Al-Quran kepada mahasiswa dan civitas akademika.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan dukungan penuh terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pengelolaan dana haji yang amanah, produktif, dan efektif demi terwujudnya biaya haji yang lebih terjangkau.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong revisi UU agar pengelolaan dana haji lebih aman, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi umat.

Kepala Kemenag Sumut menekankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, dengan BPIH 2025 turun menjadi Rp89.410.258,79 dan capaian dana haji Indonesia tembus Rp171,65 triliun.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menolak wacana pembubaran BPKH dan mengusulkan revisi UU No. 34 Tahun 2014 untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan dana haji yang lebih berpihak pada jamaah.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) laporkan pengelolaan dana haji mencapai Rp171,65 triliun, melampaui target dan memastikan keuangan haji tetap solven serta memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah.

Universitas Andalas (Unand) berharap mendapatkan bantuan beasiswa dari BPKH untuk membantu ribuan mahasiswa kurang mampu yang tidak tercakup oleh KIP.

BPKH menegaskan dana deposito haji mencapai Rp42 triliun dan membantah hoaks terkait habisnya dana haji untuk ambulans dan infrastruktur.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Lazismu berkolaborasi membangun Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Haji dan Umrah Terpadu (PLIDHUT) di Aceh untuk memudahkan akses informasi bagi jamaah haji dan umrah, khususnya lansia.

Universitas Indonesia (UI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan literasi keuangan syariah, khususnya terkait pengelolaan dana haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membantu UMKM Sumatera Barat mengekspor rendang ke Arab Saudi melalui program UMKM Goes to Hajj, membuka peluang pasar global dan peningkatan perekonomian daerah.

BPKH dan Universitas Indonesia (UI) resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan haji, khususnya di kalangan generasi muda, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan penguatan kewenangan untuk memastikan penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai peruntukan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan revisi UU Haji agar anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji mendapat dukungan resmi dari APBN guna mengatasi kendala pendanaan.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengusulkan pembelian hotel di Mekkah oleh BPKH untuk meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia, meskipun rencana serupa sebelumnya terkendala regulasi Arab Saudi.

PBNU mengusulkan BPKH berdiskusi dengan stakeholder terkait isu haji dan solusi keberlanjutan subsidi, karena sistem saat ini diragukan mampu bertahan lama.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan kenaikan setoran awal haji dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta, menunggu keputusan final dari Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhasil melampaui target di berbagai sektor pada tahun 2024, termasuk peningkatan jumlah pendaftar haji dan pengelolaan dana yang mencapai Rp171,65 triliun.

Komisi VIII DPR menilai nilai manfaat Rp11,56 triliun dari pengelolaan dana haji oleh BPKH masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan, meskipun dana kelolaan mencapai Rp171,65 triliun.

BPKH mengusulkan kenaikan setoran awal biaya haji menjadi Rp35 juta per jamaah pada tahun 2025, disertai penyesuaian rencana kerja dan anggaran tahunan.