Seminar nasional di UPN Veteran Jatim soroti pentingnya transparansi, kepercayaan publik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun pemerintahan yang tangguh dan adaptif menghadapi ketidakpastian global.

Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) menegaskan komitmennya untuk transparan dan akuntabel dalam menangani kasus hukum yang melibatkan prajurit, menghindari praktik 'no viral, no justice'.

Kapolri menekankan pentingnya seluruh anggota Polri dalam menjalankan fungsi kehumasan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban, baik di dunia nyata maupun maya, serta membangun kepercayaan publik.

Direktur Pemberitaan ANTARA menyarankan Humas Polri memanfaatkan jejaring media untuk mengatasi citra negatif dan menyebarkan informasi positif tentang kinerja kepolisian.

KPU Kota Padangsidimpuan mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp7,32 miliar ke Pemerintah Kota, menunjukkan transparansi dan efisiensi anggaran.

Mantan pemimpin MFP Thailand, Pita Limjaroenrat, menekankan pentingnya konsistensi dan transparansi bagi pemimpin dalam meraih kepercayaan publik, berdasarkan pengalamannya dalam pemilu 2023.

Fraksi Gerindra DPR mengajak masyarakat percaya pada fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dan mendorong akses informasi akurat untuk menilai kondisi ekonomi secara komprehensif.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta meminta humas dan PPID untuk responsif dan adaptif dalam penyampaian informasi publik di era digital, serta mendorong optimalisasi media sosial dan pengembangan E-PPID.

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik enam kepala kejaksaan tinggi (Kajati) baru di Jakarta, dengan penekanan pada penguatan integritas dan optimalisasi kinerja institusi.

Anggota Komisi II DPR, Taufan Pawe, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menjelaskan penyelesaian kasus pagar laut yang melibatkan SHGB, karena berdampak pada citra lembaga.

Pegadaian Kanwil X Bandung mendeklarasikan perang terhadap kecurangan (fraud) dengan komitmen integritas, transparansi, dan akuntabilitas tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

Anggota DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta senilai Rp569,4 miliar demi menjaga kepercayaan publik dan transparansi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap kasus kecurangan kuantitas Minyakita dan meminta evaluasi sistem pengawasan.

Kemenkumham Kalsel melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris perkuat pengawasan untuk menegakkan aturan profesi kenotariatan, menjaga profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.

Irjen Pol. Abdul Karim menegaskan Polri tak akan menoleransi tindakan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dan narkoba, merusak kepercayaan publik.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, prioritaskan perbaikan internal dan tata kelola perusahaan untuk mengembalikan kepercayaan publik pasca-kasus dugaan korupsi.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi kepercayaan masyarakat dan mendorong Kelurahan Kebun Kosong untuk meningkatkan pengelolaan PPID secara digital dan konvensional.

Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho mendorong pemerintah memberantas korupsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Danantara, perusahaan super holding pengelola investasi negara.

MPR meminta Pertamina membentuk tim independen untuk memulihkan kepercayaan publik setelah kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di anak perusahaannya.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengusulkan pembentukan tim independen di Pertamina untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi dan memulihkan kepercayaan publik.