Penurunan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah mengancam target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen; transparansi dan empati jadi kunci.

Pegadaian Kanwil X Bandung mendeklarasikan perang terhadap kecurangan (fraud) dengan komitmen integritas, transparansi, dan akuntabilitas tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

Anggota DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta senilai Rp569,4 miliar demi menjaga kepercayaan publik dan transparansi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap kasus kecurangan kuantitas Minyakita dan meminta evaluasi sistem pengawasan.

Kemenkumham Kalsel melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris perkuat pengawasan untuk menegakkan aturan profesi kenotariatan, menjaga profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.

Irjen Pol. Abdul Karim menegaskan Polri tak akan menoleransi tindakan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dan narkoba, merusak kepercayaan publik.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, prioritaskan perbaikan internal dan tata kelola perusahaan untuk mengembalikan kepercayaan publik pasca-kasus dugaan korupsi.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi kepercayaan masyarakat dan mendorong Kelurahan Kebun Kosong untuk meningkatkan pengelolaan PPID secara digital dan konvensional.

Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho mendorong pemerintah memberantas korupsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Danantara, perusahaan super holding pengelola investasi negara.

MPR meminta Pertamina membentuk tim independen untuk memulihkan kepercayaan publik setelah kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di anak perusahaannya.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang kasus penembakan bos rental mobil dua kali seminggu untuk percepat proses hukum dan tingkatkan kepercayaan publik.

Polres Metro Jakarta Utara membagikan makanan dan minuman gratis kepada warga yang mengurus SKCK, sebagai upaya meningkatkan pelayanan prima dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 41,6 persen masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia positif, meningkat 3,2 persen dari tahun lalu, namun masih perlu peningkatan signifikan.

Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, mendorong peneliti Formappi Lucius Karus untuk meminta DPR melakukan perubahan nyata dalam kinerja dan tata kelola.