Presiden Prabowo Minta Perkuat Komunikasi Publik, Atasi Polemik Kebijakan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh menteri untuk meningkatkan komunikasi publik guna mengatasi polemik seputar kebijakan pemerintah dan penyebaran informasi yang tidak akurat.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyusul berbagai polemik yang muncul terkait beberapa kebijakan pemerintah. Instruksi tersebut bertujuan agar program-program pemerintah yang telah berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan jelas dan akurat kepada publik.
Menurut Bahlil Lahadalia, komunikasi yang efektif sangat krusial agar masyarakat menerima informasi yang benar dan akurat tentang kebijakan serta capaian pemerintah. Kecepatan penyampaian informasi juga menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran informasi yang salah atau telah dipelintir. "Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Artinya, program-program yang sudah dilakukan, yang sudah dirasakan oleh rakyat itu harus mampu kita komunikasikan secara baik, dengan narasi yang baik, dengan kecepatan informasi yang juga cepat," jelas Bahlil.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu. Ia menekankan pentingnya mengisi ruang komunikasi dengan fakta-fakta yang akurat, bukan informasi yang telah diputarbalikkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. "Tujuannya agar apa yang sudah kita lakukan dengan baik itu betul-betul bisa tersampaikan ke tengah publik, sehingga ruang-ruang komunikasi itu bisa diisi oleh fakta-fakta atas apa yang kita kerjakan," tegasnya.
Tantangan Komunikasi Publik Kabinet Merah Putih
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi sejumlah tantangan dalam hal komunikasi publik. Meskipun survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 79 persen terhadap 100 hari pertama pemerintahan, beberapa akademisi menilai perlu adanya evaluasi pada aspek komunikasi publik. Beberapa kasus menjadi sorotan, antara lain polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG), pernyataan Menteri Hukum terkait Tragedi 1998, dan kebijakan penjualan LPG 3 kilogram yang sempat menimbulkan kebingungan.
Program MBG yang sempat mengusulkan serangga sebagai sumber protein menuai kontroversi karena kurangnya sosialisasi dan penjelasan yang memadai. Pernyataan Menteri Hukum yang dinilai kurang sensitif terhadap korban Tragedi 1998 juga menimbulkan kritik. Sementara itu, kebijakan penjualan LPG 3 kilogram yang kemudian dianulir Presiden Prabowo menunjukkan inkonsistensi dalam komunikasi kebijakan dan menyebabkan kebingungan di masyarakat.
Ketiga kasus tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi yang terencana dan terukur. Kegagalan dalam mengkomunikasikan kebijakan dengan baik dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik dan menimbulkan polemik yang tidak perlu. Kejelasan informasi dan transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman.
Langkah Perbaikan Komunikasi Publik
Pemerintah kini mulai menyadari pentingnya perbaikan dalam komunikasi publik. Beberapa pejabat mengakui perlunya penyampaian informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Langkah-langkah seperti sosialisasi kebijakan yang lebih terbuka dan dialog dengan masyarakat mulai dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik.
Sosialisasi yang efektif dan partisipatif diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan resistensi dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi, diharapkan dapat tercipta komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peningkatan komunikasi publik bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun dialog dan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini akan menjadi kunci keberhasilan program-program pemerintah dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah perlu belajar dari kesalahan masa lalu dan menerapkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan terukur. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta komunikasi yang lebih baik dan mampu membangun kepercayaan publik.
