Perbaikan Komunikasi Pemerintah: Membangun Kepercayaan Publik melalui Narasi Tunggal
Presiden Prabowo mengakui perlunya perbaikan komunikasi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik, menekankan pentingnya narasi tunggal dan komunikasi yang transparan serta berbasis bukti.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengakui perlunya perbaikan strategi komunikasi pemerintah. Pernyataan ini muncul di tengah maraknya kritik publik terhadap model komunikasi pemerintahan yang dinilai kurang efektif. Pengakuan tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Presiden Prabowo menekankan prinsip evidence-based performance, menginginkan agar komunikasi pemerintah dibarengi dengan bukti nyata di lapangan. Ia menyadari bahwa miskomunikasi dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik, sehingga pemerintah perlu lebih proaktif dan komunikatif dalam merespons permasalahan masyarakat.
Sebagai langkah konkrit, Presiden Prabowo telah mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa untuk berdialog langsung. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara utuh dan transparan kepada media, sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada publik lebih akurat dan terhindar dari misinterpretasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Stromback & Kiousis dalam buku Political Public Relations yang menyatakan peran penting presiden dalam membentuk opini publik.
Tata Kelola Komunikasi Pemerintah
Strategi komunikasi yang efektif merupakan pilar penting dalam ekosistem kepemerintahan. Tata kelola komunikasi pemerintah harus dirancang secara khusus, tidak kaku dan birokratik, serta mampu beradaptasi dengan dinamika situasi. Kegagalan dalam mengelola komunikasi dapat berujung pada hilangnya kepercayaan publik dan krisis legitimasi.
Neil Postman dalam bukunya, Amusing Ourselves to Death, mengkritik komunikasi politik yang manipulatif. Komunikasi yang transparan dan jujur menjadi kunci untuk membangun public trust. Dalam sistem demokrasi, komunikasi yang efektif menjadi tulang punggung pemerintahan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola komunikasi yang dikelola oleh tim khusus yang terdiri dari ahli komunikasi, profesional, dan praktisi media. Tim ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun integritas pemerintah. Strategi komunikasi harus direncanakan secara terstruktur dan sistematis, dengan tujuan utama membangun komunikasi simetris antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Model Komunikasi yang Efektif
Komunikasi pemerintah haruslah jelas, mudah dipahami, dan berbasis data dan fakta dari sumber kredibel. Hindari penggunaan diksi yang terlalu teknis atau kompleks, serta hindari unsur manipulatif dan konfrontatif. Dalam isu strategis, pemerintah perlu melibatkan partisipasi publik (public participation) dan menggunakan diksi yang inklusif.
Edward Bernays, pakar hubungan masyarakat, menekankan pentingnya pendekatan psikologis dalam mempengaruhi opini publik. Pemerintah dapat menyusun agenda bersama untuk mempengaruhi pandangan publik. 'Model komunikasi' yang ideal harus jujur, transparan, dan mengedepankan empati untuk menunjukkan pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Narasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun awareness, dan memposisikan publik dalam ruang partisipasi melalui feedback. Umpan balik dari publik akan memperkokoh proses pengambilan keputusan pemerintah.
Pentingnya Narasi Tunggal
Narasi tunggal merupakan strategi penyampaian informasi dengan satu sudut pandang yang jelas dan mudah dipahami publik. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan menghindari spekulasi. Konsep ini bukan hal baru dalam ilmu komunikasi, dan telah dikembangkan oleh berbagai pakar, termasuk Walter Fisher dengan teorinya, Narrative Paradigm.
Langkah membangun narasi tunggal dapat dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan, menentukan tema, dan merancang kerangka narasi yang terstruktur. Narasi tunggal bertujuan untuk mempermudah publik memahami pesan pemerintah, bukan untuk mengkooptasi isu. Tujuan utamanya adalah mencegah miskomunikasi dan membangun kepercayaan publik.
Dengan demikian, perbaikan strategi komunikasi pemerintah, termasuk penerapan narasi tunggal, merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Komunikasi yang transparan, jujur, dan berbasis bukti akan memperkuat legitimasi pemerintah dan menjamin kesuksesan program-program pemerintah.
