Prabowo Tekankan Pentingnya Akurasi Informasi Publik: Hadapi Hoaks dan Narasi Sesat

Presiden Prabowo Subianto instruksikan perbaikan komunikasi publik untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan di tengah masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi penting kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Instruksi tersebut berfokus pada peningkatan akurasi informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/3). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Menurut Wamentan Sudaryono, rapat membahas berbagai dinamika komunikasi publik yang perlu diperbaiki untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan efektif kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar capaian pemerintah dapat disampaikan secara transparan dan tidak mudah dipelintir. Wamentan Sudaryono memberikan contoh keberhasilan sektor pertanian, seperti swasembada beras dan harga gabah yang baik, sebagai bukti nyata kinerja pemerintah. Ia membandingkannya dengan krisis beras yang tengah dialami beberapa negara seperti Filipina, Malaysia, dan Jepang. Meskipun menghadapi tantangan iklim global seperti El Nino dan La Nina, Indonesia dinilai memiliki posisi yang lebih aman dalam hal ketahanan pangan.

Pemerintah, menurut Wamentan Sudaryono, membuka diri terhadap kritik. Namun, pemerintah juga berhak menjelaskan fakta dan capaian yang telah diraih. Salah satu contoh keberhasilan yang diungkap adalah kelancaran distribusi pupuk yang berdampak positif bagi petani di berbagai daerah. Wamentan Sudaryono bahkan menuturkan pengalamannya mengunjungi beberapa daerah seperti Kulon Progo, Bantul, Palembang, dan Sumatera Utara, di mana ia melihat langsung antusiasme dan kepuasan petani. Ia menegaskan, "Saya baru saja dari Kulon Progo, Bantul, Palembang, Sumatera Utara, rakyat di bawah itu happy. Memang ada satu-dua kendala, tapi kita terus perbaiki. Yang penting, narasi yang sampai ke masyarakat harus benar, jangan sampai dipotong-potong dan menyesatkan," ujarnya.

Perbaikan Komunikasi Publik dan Kebebasan Pers

Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki masalah dengan kritik dari media atau masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang utuh dan akurat untuk menghindari kesalahpahaman. Pemerintah, menurutnya, juga memiliki hak jawab untuk meluruskan informasi yang tidak benar. "Pemerintah juga punya hak jawab. Kita punya prestasi, kita nggak impor beras, harga gabah tinggi, petani panen bagus karena pupuk cukup. Itu fakta yang harus disampaikan," tegasnya. Ia juga mencontohkan berbagai kebijakan prorakyat, seperti Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan upaya peningkatan mekanisasi pertanian.

Kebijakan BHR untuk pengemudi ojek online, menurut Sudaryono, merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas jasa mereka. Begitu pula dengan upaya peningkatan mekanisasi pertanian yang bertujuan untuk membantu petani. "Selama bertahun-tahun ojol ada, baru kali ini ada BHR yang diupayakan pemerintah. Itu harus diapresiasi. Begitu juga di pertanian, pupuk lancar, irigasi baik, benih oke, panen bagus," katanya.

Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah akan terus memperbaiki komunikasi publik. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh narasi yang dipelintir, terutama di media sosial. "Kadang informasi di media sosial itu terpotong-potong, lalu diviralkan. Jadi kita harus terus menjelaskan dengan utuh agar masyarakat memahami maksud dan arah kebijakan pemerintah," tutupnya.

Langkah Konkret Perbaikan Komunikasi Publik

• Meningkatkan efektivitas penyampaian informasi mengenai capaian pemerintah.
• Memberikan penjelasan yang utuh dan akurat untuk mencegah kesalahpahaman.
• Meluruskan informasi yang tidak benar atau dipelintir.
• Menggunakan berbagai media untuk menjangkau masyarakat secara luas.
• Memastikan informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dengan perbaikan komunikasi publik yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.