Bangun Kepercayaan Publik: Kunci Perekonomian Indonesia Tembus Target 8 Persen

Penurunan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah mengancam target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen; transparansi dan empati jadi kunci.

Jakarta, 23 Maret 2025 (ANTARA) - Berbagai sentimen negatif akhir-akhir ini melanda perekonomian Indonesia, menimbulkan kekhawatiran publik dan pasar. Meskipun neraca perdagangan Indonesia surplus 3,12 miliar dolar AS di Februari 2025 dan ekspor meningkat, IHSG anjlok lebih dari 6 persen, PHK di sektor padat karya meningkat, dan proyeksi pemudik Lebaran 2025 menurun. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana solusinya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen?

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai respons pasar mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Penarikan saham dan penurunan IHSG menunjukkan peningkatan risiko investasi di mata pelaku pasar, terutama jika dibandingkan dengan stabilitas pasar saham di negara-negara Asia Timur. Faisal menekankan perlunya melihat situasi ini sebagai alarm, bukan saling menyalahkan. Ia menunjuk defisit APBN, efisiensi anggaran, dan kebijakan pemerintah seperti pendirian Danantara yang dipertanyakan tata kelolanya sebagai faktor penyebab kekhawatiran.

Ukuran kabinet yang besar juga dianggap sebagai faktor risiko oleh pasar. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan menjadi kunci untuk mencapai target ekonomi yang ambisius.

Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Kepercayaan merupakan faktor vital dalam perekonomian. Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) menekankan pentingnya kepercayaan untuk membangun kredibilitas negara, mengubah insentif ekonomi, dan perilaku bisnis serta masyarakat. Ketidakpercayaan dapat merugikan, bahkan dalam menghadapi kebijakan publik yang berani. Kepercayaan, yang dapat dibangun melalui perdagangan internasional dan pengembangan keuangan, menarik investasi, meningkatkan inovasi, dan produktivitas.

Untuk membangun kembali kepercayaan, dibutuhkan kebijakan teknis dan pendekatan empatik serta terbuka kepada pasar dan masyarakat. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kurangnya partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan kebijakan sebagai penyebab penurunan kepercayaan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam setiap kebijakan, memungkinkan publik memberikan masukan dan rekomendasi.

Bhima menambahkan bahwa kebijakan yang dibuat secara tertutup akan memicu spekulasi negatif yang mendistorsi pasar. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan partisipasi publik sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan.

Target Ekonomi 8 Persen dan Tantangannya

Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target ini membutuhkan strategi tepat dan kepercayaan yang tinggi. Survei LPEM FEB UI menunjukkan beberapa kebijakan yang berdampak positif, seperti diskon tarif listrik, penghapusan utang macet UMKM, dan kebijakan kenaikan upah minimum serta PPN. Namun, kebijakan efisiensi anggaran dan diskon tiket liburan dinilai kurang berdampak.

Meskipun demikian, optimisme tetap penting. Mohammad Faisal menekankan pentingnya perencanaan kebijakan dan koordinasi yang baik untuk mencapai target yang ambisius tanpa meningkatkan risiko. Bhima Yudhistira menambahkan bahwa koordinasi kebijakan sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan pemerintah. Kebijakan yang berbasis ilmu dan empati harus didasari oleh kesediaan untuk mendengar aspirasi publik.

Kesimpulannya, membangun kembali kepercayaan publik merupakan kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Transparansi, partisipasi publik, dan pendekatan yang empatik dalam pengambilan kebijakan menjadi hal krusial yang harus dilakukan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan target ekonominya dan menghadapi tantangan perekonomian global dengan lebih baik.