Goldman Sachs Pangkas Rating Indonesia: Risiko Fiskal Jadi Sorotan

Goldman Sachs memangkas rating pasar saham dan obligasi Indonesia, memicu kekhawatiran akan risiko fiskal yang meningkat dan berdampak negatif pada perekonomian dalam jangka pendek.

Jakarta, 11 Maret 2024 - Goldman Sachs, bank investasi asal Amerika Serikat, baru-baru ini memangkas peringkat aset investasi di Indonesia, khususnya pasar saham dan obligasi. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom dan menimbulkan pertanyaan besar tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Langkah ini diambil setelah pemerintah Indonesia mengumumkan sejumlah kebijakan baru yang dinilai berpotensi memperburuk defisit anggaran.

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy, menyatakan bahwa pemangkasan rating ini akan berdampak negatif terhadap pasar Indonesia dalam jangka pendek. Beliau menekankan bahwa risiko fiskal yang meningkat menjadi faktor utama di balik keputusan Goldman Sachs. Hal ini diperparah oleh berbagai insentif pemerintah dan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danareksa.

Dampak pemangkasan rating ini tidak hanya dirasakan di pasar saham, tetapi juga di pasar obligasi. Goldman Sachs menurunkan peringkat surat utang negara (SUN) tenor 10 hingga 20 tahun menjadi netral, dari sebelumnya termasuk disukai. Situasi ini semakin memperumit kondisi ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan daya beli masyarakat yang melemah dan stagnasi rasio pajak.

Analisis Risiko Fiskal dan Kebijakan Pemerintah

Budi Frensidy menyoroti pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih hati-hati di tengah tantangan ekonomi saat ini. "Pemerintah harus bijak dan hati-hati dalam mengelola APBN, di tengah-tengah menurunnya daya beli, menyusutnya kelas menengah, serta rendah dan stagnannya tax ratio kita," ujarnya. Beliau menyarankan agar pemerintah lebih cermat dalam memberikan insentif dan mengelola kebijakan fiskal untuk menghindari peningkatan risiko fiskal yang lebih besar.

Analis Goldman Sachs, Timotius Moe, menambahkan bahwa laba perusahaan yang lebih rendah dan likuiditas sistem perbankan yang lebih ketat juga menjadi tekanan tambahan pada pasar. Ia mencatat penundaan anggaran bulanan Indonesia pada Januari lalu sebagai salah satu faktor yang menimbulkan pertanyaan investor mengenai keadaan keuangan pemerintah.

Pemangkasan rating oleh Goldman Sachs ini bukan yang pertama kali terjadi. Morgan Stanley sebelumnya juga telah memangkas peringkat saham Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang cukup luas di kalangan investor internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Laporan Goldman Sachs juga menunjukkan penurunan return on equity (ROE) Indonesia, terutama karena memburuknya lingkungan pertumbuhan bagi sektor siklik domestik. Kondisi ini semakin memperkuat sentimen negatif terhadap pasar Indonesia.

Rekomendasi dan Outlook

Pemangkasan rating oleh Goldman Sachs menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan pengelolaan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan rasio pajak. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN juga sangat penting untuk membangun kepercayaan investor.

Dalam jangka pendek, dampak pemangkasan rating ini diperkirakan akan memberikan tekanan pada pasar saham dan obligasi Indonesia. Namun, langkah-langkah yang tepat dan terukur dari pemerintah dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan mengembalikan kepercayaan investor. Penting bagi pemerintah untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasar dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi.

Secara keseluruhan, situasi ini menuntut pemerintah untuk lebih proaktif dalam mengelola ekonomi dan meningkatkan transparansi dalam kebijakan fiskal. Kepercayaan investor merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemulihan kepercayaan ini memerlukan tindakan nyata dan komitmen yang kuat dari pemerintah.