Kejari Lahat Pulihkan Keuangan Daerah Rp2,5 Miliar, Modal Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kejari Lahat sukses pulihkan keuangan daerah senilai Rp2,5 miliar dari 25 perkara, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Sumatera Selatan berhasil memulihkan keuangan daerah senilai Rp2,5 miliar. Pemulihan ini merupakan hasil kegiatan bantuan hukum kepada Inspektorat Kabupaten Lahat terkait penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024. Uang tersebut telah disetorkan ke rekening kas daerah melalui Bank Sumsel Babel dan Rekening Kas Negara. Proses pemulihan ini melibatkan Tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Lahat dan memakan waktu 30 hari.

Kepala Kejari Lahat, Toto Roedianto, menyatakan bahwa dana Rp2,5 miliar yang berhasil dipulihkan akan digunakan sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat. Toto menambahkan bahwa jumlah tersebut berasal dari penyelesaian 25 perkara yang ditangani oleh Kejari Lahat. Pihak-pihak yang belum melunasi tagihan akan kembali dipanggil untuk memberikan komitmen pelunasan. Jika komitmen tersebut tidak dipenuhi, Kejari Lahat akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prestasi Kejari Lahat ini mendapat apresiasi tinggi dari Bupati Kabupaten Lahat, Bursah Zarnubi. Bupati Bursah menyatakan bahwa dana yang telah dipulihkan akan digunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat. Keberhasilan ini menunjukkan sinergi positif antara Kejari Lahat dan Pemerintah Kabupaten Lahat dalam menjaga keuangan daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat guna.

Kejari Lahat dan Pemulihan Keuangan Daerah

Tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Lahat bekerja keras selama 30 hari untuk menyelesaikan 25 perkara yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Proses pemulihan ini melibatkan negosiasi, mediasi, dan langkah hukum lainnya untuk memastikan pengembalian dana ke kas daerah. Keberhasilan ini menunjukkan profesionalisme dan dedikasi tinggi Tim Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugasnya.

Toto Roedianto menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemulihan dana ini diharapkan dapat mencegah kerugian keuangan daerah di masa mendatang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kejari Lahat berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Proses pemulihan keuangan daerah ini juga melibatkan koordinasi yang baik antara Kejari Lahat dan Inspektorat Kabupaten Lahat. Kerja sama ini penting untuk memastikan temuan BPK RI dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien. Dengan demikian, potensi kerugian keuangan daerah dapat diminimalisir dan dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Apresiasi dan Langkah Ke Depan

Bupati Bursah Zarnubi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Kejari Lahat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga keuangan daerah. Keberhasilan pemulihan dana Rp2,5 miliar ini menjadi bukti nyata dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ke depan, Kejari Lahat akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian keuangan daerah. Kejari Lahat juga akan terus menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pemulihan keuangan daerah sebesar Rp2,5 miliar ini merupakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan ini juga menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Kejari Lahat berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Lahat yang lebih baik. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.