Sinergitas Optimalkan Pelayanan Hukum, Kejaksaan Tinggi Jatim Resmikan Gedung Baru di Kota Batu
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim) mengoptimalkan pelayanan hukum dengan sinergisitas bersama pemangku kepentingan, ditandai peresmian Gedung Kejari Kota Batu senilai Rp10,57 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), Mia Amiati, menekankan pentingnya sinergisitas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi masyarakat Jawa Timur. Hal ini disampaikan seusai peresmian Gedung Kejaksaan Negeri Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (19/2). Peresmian gedung baru ini menandai komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum.
Mia Amiati menjelaskan bahwa Kejaksaan tidak dapat bekerja secara individual. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sangat krusial dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif dan efisien. "Kami berterima kasih atas dukungan dan sinergisitas dari Pemerintah Kota Batu dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat," ungkap Mia Amiati.
Sinergitas antar lembaga, menurut Kajati Jatim, tidak hanya penting untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik dan memastikan tidak ada hambatan dalam proses penegakan hukum. "Kejaksaan memiliki tugas utama untuk memberikan solusi terbaik agar tidak ada hambatan," tegasnya.
Gedung Baru Kejari Kota Batu: Simbol Sinergitas dan Pelayanan Prima
Salah satu wujud nyata sinergisitas antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Batu adalah pendanaan rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Kota Batu. Pemerintah Kota Batu memberikan hibah sebesar Rp10,57 miliar untuk proyek rehabilitasi ini. Hibah tersebut digunakan untuk merenovasi gedung, membangun layanan terpadu, ruang konsultasi hukum, musala, dan ruang aktivitas ibu-ibu Ardiyasa.
Mia Amiati berharap fasilitas baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan hukum di Kota Batu. Lebih lanjut, ia juga berharap gedung baru ini dapat menjadikan institusi kejaksaan sebagai wilayah bebas korupsi. "Saya berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan hukum di Kota Batu serta menjadikan institusi kejaksaan sebagai wilayah bebas korupsi," ucapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Didik Adyotomo, turut menyampaikan optimismenya. Ia yakin kolaborasi dengan Pemerintah Kota Batu akan meningkatkan kinerja pelayanan hukum bagi masyarakat Kota Batu. Gedung baru yang lebih representatif diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Didik Adyotomo juga memaparkan salah satu bentuk keseriusan Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal. Sebanyak 2.746 UMKM di Kota Batu telah mendapatkan sertifikasi halal berkat pendampingan Kejaksaan Negeri Kota Batu.
Pendampingan UMKM dan Perekonomian Daerah
Pendampingan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu kepada UMKM bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan legalitas pemasaran yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong perekonomian daerah. "Sertifikasi halal dengan pendampingan dari kejaksaan negeri sebagai upaya mendorong perekonomian daerah," jelas Didik Adyotomo.
Dengan adanya gedung baru dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan hukum serta mendukung UMKM, Kejaksaan Negeri Kota Batu berharap dapat semakin berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Batu menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.
Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Timur dalam membangun sinergi antara lembaga pemerintah dan Kejaksaan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong perekonomian daerah.